Proses Pemisahan Selesai, PDAM Tirta Bhagasasi Milik Kabupaten Bekasi

kantor PDAM Tirta Bhagasasi

CIKARANG – Kesepakatan kerjasama penanaman modal di PDAM Tirta Bhagasasi antara Pemkot Bekasi dan Pemkab Bekasi sudah berakhir. Saat ini pihak Pemkot Bekasi telah sepakat untuk dilakukan berpisah dengan Pemkab Bekasi dalam hal mengelola BUMD tersebut. Yang perlu diketahui bahwa PDAM Tirta Bhagasasi adalah merupakan BUMD milik Pemkab Bekasi.

Terkait hal tersebut warga Kabupaten Bekasi punya pandangan bahwa dalam proses pelepasan modal Pemkot Bekasi digantikan dengan aset PDAM Tirta Bhagasasi yg ada di wilayah administratif Pemkot Bekasi. Agar proses tersebut berjalan dengan baik dan berdasarkan proporsional modal yang ditanamkan di PDAM Tirta Bhagasasi maka kedua belah pihak meminta difasilitasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat serta didampingi oleh Kepala Kejaksaan masing-masing wilayah.

“Kami selaku masyarakat Kabupaten Bekasi memberikan dukungan penuh kepada BPKP Jabar, Bupati Bekasi dan Walikota Bekasi agar dapat merealisasikan proses ini dengan sebaik-baiknya. Terkait pelepasan modal Pemkot Bekasi ini juga telah diperkuat dengan surat kesepakatan dari masing-masing legislatif yaitu antara DPRD Kabupaten Bekasi dan DPRD Kota Bekasi,” kata warga Kabupaten Bekasi, Ujo.

Baca Juga :   Soal Tudingan LSM Master, Kasi Intel Kejari Kab Bekasi Beberkan ini

Sebagai masyarakat Kabupaten Bekasi yang miris melihat hal ini berlarut-larut meminta dengan hormat kepada pihak Pemkot Bekasi khususnya Walikota Bekasi agar tidak lagi memperlambat proses ini seperti tahun sebelumnya karena prosesi pelepasan modal yang juga disebut pemisahan aset ini telah direncanakan sejak tahun 2007.

“Bahkan menurut informasi yang kami terima bahwa pernah terjadi kesepakatan pemisahan aset PDAM TB yang sudah sampai ke tahap prosesi penandatangan antara Bupati dan Walikota, akan tetapi tanpa alasan yang jelas Walikota meninggalkan dan membatalkan agenda tersebut. Agenda yang di fasilitasi oleh BPKP jabar itu terjadi pada tahun 2019 dimana hanya tinggal melakukan penandatanganan antara Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja dan Walikota Bekasi Rahmat Effendi, namun gagal tanpa alasan yg diketahui publik,” katanya.

Berdasarkan hal tersebut diatas kata Ujo, maka warga Kabupaten Bekasi meminta kepada seluruh pihak yang terkait antara lain Bupati Bekasi, Walikota Bekasi, BPKP Jabar, Kejati Jabar, Kejari Kab Bekasi, Kejari Kota Bekasi, dan pihak lainnya yang terkait berharap agar hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi dan tentu saja hal itu berdampak kepada sangat mempermalukan semua pihak instansi dan institusi negara.

Baca Juga :   Didemo Mahasiswa, Plt Kadis Cipta Karya Kabur

Pemisahan modal yang ditandai dengan pelepasan modal Pemkot Bekasi di BUMD Tirta Bhagasasi yang merupakan milik Kabupaten Bekasi atau disebut proses pemisahan aset ini merupakan solusi terbaik bagi dua pemerintahan mengingat Kota Bekasi pun telah memiliki BUMD Tirta Patriot.

“Kami menilai bahwa proses ini sangat berkeadilan karena diinisiasi oleh kedua kejaksaan negeri kota dan Kabupaten Bekasi, jika pihak dari wali kota bekasi terkesan tidak mau atau memperlambat proses ini, jika itu yang terjadi kami menduga ada oknum yang akan menperkeruh situasi untuk kepentingan bergening posisi dalam pengisian salah satu direksi yang ada di PDAM Tirta Bhagasasi, kalau itu yang terjadi maka hal ini kami duga merupakan upaya untuk menerapkan politik inprealisme,” kata Ujo.

Sebagai warga Kabupaten Bekasi, dia sepenuhnya mendukung langkah-langkah dan keputusan Bupati Bekasi dalam rangka pemisahan aset PDAM Tirta Bhagasasi karena dengan cara itu pengelolaan PDAM Tirta Bhagasasi sepenuhnya dapat dilakukan oleh Pemkab Bekasi tanpa intervensi dari pihak manapun.

Baca Juga :   Harlah Pertama Ketua Format Ajak Tokoh Satukan Persepsi Bangun Bekasi

Dan hal ini tentu saja sekaligus sebagai jawaban atas program kerja dan perwujudan rencana Bupati Bekasi untuk menyiapkan putra terbaik Kabupaten Bekasi untuk mengelola dan memimpin PDAM Tirta Bhagasasi. Sehingga kedaulatan Kabupaten Bekasi dan wibawa bupati bekasi dapat terjaga.

“Kami masyarakat Kabupaten Bekasi meminta kepada Kejaksaan Negeri Kota dan Kabupaten Bekasi agar terus berkoordinasi dengan Pemkot Bekasi dan Pemkab Bekasi untuk segera melakukan penetapan Tim Gabungan serah terima aset PDAM yang sudah di sepakati oleh kedua belah pihak dalam waktu yang sudah ditentukan. Kami sebagai masyarakat Kabupaten Bekasi akan mengawal prosesi ini demi mendapat kepastian hukum dan terhindar dari praduga negatif dari masyarakat dan jika proses ini berlarut larut kami meyakini pelayanan PDAM Tirta Bhagasasi kepada masyarakat kabupaten akan terganggu yang pada akhirnya masyakat Kabupaten Bekasi-lah yang dirugikan,” tegas pria berkacamata ini.(RED)