CIKARANG – Pengurus Kecamatan (PK) Cikarang Selatan Partai Golkar Kabupaten Bekasi mempertanyakan kapasitas Arif Rahman Hakim saat memberikan keterangan pers dengan beberapa media, Rabu (26/08/2020).

“Saya mempertanyakan kapasitas saudara Arif Rahman Hakim sebagai apa di dalam kepengurusan DPD Golkar Kabupaten Bekasi. Dia hanya sebagai ketua pemenangan pemilu, dan bukan bidang organisasi atau seketaris, dan juga bukan ketua Partai Golkar. Yang seharusnya memberikan pernyataan di media bukan saudara Arif melainkan bidang organisasi atau seketaris dan ketua partai. Memang bidang organisasi, seketaris dan ketua partai tidak bisa bicara untuk menjelaskan kepada media tentang yang terjadi saat ini di dalam internal partai,” katanya.

Jojo juga menjelaskan, apa yang disampaikan Arif terkait keraguan jumlah 15 PK Pengurus mengajukan mosi tidak percaya ke Bandung dan Jakarta hanya sekedar steatman reaktif saja yg dilakukan oleh dia.

“Letak tidak mendasarnya dimana, bicara kegiatan baksos covid-19 memang sudah jadi agenda DPP Golkar, ngapain juga kalau tidak tau dan ragu bersteatman reaktif di media, padahal itu bukan kapasitasnya kalau secara organisasi kepartaian,” katanya.

Jojo juga membeberkan perihal gaji intensif yang diberikan oleh ketua partai hanya berjalan dua bulan.

“Sampai saat ini kami para pengurus kecamatan tidak lagi mendapatkan gaji, yang memang hanya berjalan dua bulan saja. Bicara bantuan kambing memang dari jaman kepemimpinan Bu Neneng, kami para PK mendapatkan kambing yang sangat besar-besar di setiap tahunnya,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Bekasi, Arif Rahman Hakim, Rabu (26/08/2020), angkat bicara terkait mosi tidak percaya dari 15 Pengurus Kecamatan (PK) yang menganggap kepengurusan tingkat Kabupaten Bekasi loyo dalam menjalankan organisasi kepartaian.

Arif Rahman Hakim justru meragukan PK yang melakukan mosi tidak percaya sebanyak 15 PK. Sebab kata Arif, sejauh ini ada sekitar 7 PK yang masih menjabat sebagai Plt. Ia pun menambahkan, apa yang menjadi tuntutan para PK tidak mendasar karena berbagai kegiatan kemasyarakatan gencar dilakukan terutama dalam hal penanganan Covid-19.(*)