BEKASI TIMUR – Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan, Nicodemus Godjang berang, setelah mendengar kabar Kepala Sekolah (Kepsek) SDN Pekayon Jaya III , Bekasi Selatan, Mahfud yang sebelumnya dikabarkan tengah menderita sakit gejala stroke, tiba-tiba diganti dengan Kepsek baru.
Pria akrab disapa Nico inia menilai Kepsek lama yang sakit telah dijadikan tumbal untuk menutupi kebobrokan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi. Padahal, menurutnya, semua peristiwa yang terjadi di SDN Pekayon Jaya III, karena ketidakbecusan Pemkot Bekasi, dalam hal ini Dinas Pendidikan.
“Disdik harus dievaluasi, bukan malah Kepsek dan jajarannya. Walikota tidak becus dalam menyikapi peristiwa, ini sangat diskriminatif. Apakah karena diviralkan pihak sekolah sehingga kepsek yang dipecat?, sangat jelas pemecatan kepsek karena viralnya video itu, walikota diskriminatif dan tidak profesional,” ujar Nico kepada awak media digedung DPRD, Jumat (20/9/2019).
Seharusnya, menurut Nico, yang bertanggungjawab adalah Disdik karena pihak sekolah sudah berkali-kali meminta agar diadakan meubelair, tapi tidak pernah digubris. Pergantian kepsek adalah bagian dari menutupi kesalahan Pemkot Bekasi.
“Disdik harus dievaluasi, bukan malah Kepsek dan jajarannya. Walikota tidak becus dalam menyikapi peristiwa, ini sangat diskriminatif. Apakah karena diviralkan pihak sekolah sehingga kepsek yang dipecat?, sangat jelas pemecatan kepsek karena viralnya video itu, walikota diskriminatif dan tidak profesional,” tandasnya.
Seharusnya menurut Nico, kepsek dipromosikan atau dipertahankan karena sudah memperjuangkan hak-hak anak didik.
“Kalau tidak viral mungkin siswa masih deprok belajarnya. Kok malah diganti?, yang wajib dievaluasi adalah Disdik dan jajarannya. Termasuk walikota, karena tidak peka dengan kondisi dan laporan pihak sekolah yang setiap saat memohon untuk diadakan meubelair, 2 tahun itu waktu yang lama,” tandasnya.
Terpisah, Kepala bidang Pendidikan dasar (Kabid Dikdas) Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Sri Yulinar mengatakan, Penggantian Kepala SDN Pekayon Jaya III sudah sesuai verifikasi dari dewan pertimbangan.
“Semua di lapangan tidak tahu kok baru, itu kan by proses. Tim pertimbangan itu enggak main-main, dari unsur Badan Pengawas Pembina Satuan Pendidikan (BPPSP), dari unsur Sekda, semuanya itu sudah lama memverifikasi,” ujarnya kepada awak media saat ditemui di kantor Disdik Kota Bekasi,Jumat (20/9/2019).
Ia memaparkan, pasca viral SDN Pekayon Jaya III,Walikota Bekasi mengadakan sidak ke lokasi dan bertemu dengan Kepsek yang tengah dalam keadaan sakit. Dan itu menjadi imbas dari tidak efektif dalam mengelola sekolah karena mendapat musibah sekian tahun.
“Ternyata ada dampaknya dalam mengelola sekolah. Kalau diserahkan ke PLH itu tidak full, meskipun dipercaya Kepsek tentu tidak sewewenang kepala sekolah. Maka diarahkan tidak produktif lagi,harus segera dievaluasi, kan gitu,” terang Sri Yulinar.
Untuk itu pihaknya kemudian melakukan verifikasi dan menemukan banyak hal yang tidak tuntas dalam pengelolaan sekolah SDN Pekayon Jaya III.
“Kalau meubelair itu ya harus diajukan, kepala sekolah kreatif,pro aktif, karena kondisinya dalam musibah sakit, ya otomatis berkurang satu. Karena memang sakit,siapa sih yang mau sakit?, ternyata 2 tahun tetep semakin banyak masalah.
Makanya kemaren setelah kita laporan pak Walikota, kita langsung, ini kepala sekolah tidak produktif, kita posisikan menjadi guru, maka harus diangkat penggantinya,” jelasnya.(RON)