Pencairan Uang Konsinyasi Warga Jatikarya Terganjal di BPN Kota Bekasi

Warga Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna melalukan aksi demo di depan Kantor pintu gerbang Tol Jatikarya 2, Senin (23/11/2020). Mereka menuntut untuk segera dicairkan uang konsinyasi pembebasan lahan Tol Cimanggis-Cibitung yang tertahan di PN Bekasi

JATISAMPURNA – Puluhan warga Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna kembali berdemo menuntut pencairan pembayaran pembebasan lahan jalan tol Cimanggis-Cibitung. Mereka melakukan aksi demo di kantor pintu tol Jatikarya 2,Senin (23/11/2020) siang.

Dengan membawa sejumlah spanduk tuntutan, warga yang juga ahli waris meminta pihak BPN Kota Bekasi untuk membuatkan surat pengantar pencairan uang konsinyasi yang dititipkan di Pengadilan Negeri Bekasi.

Aksi demo sendiri berjalan kondusif dengan pengawalan dari pihak Kepolisian dan Satpol PP. Pihak kepolisian dan kantor pintu tol Jatikarya memfasilitasi pertemuan warga yang di wakilia oleh kuasa hukumnya yaitu H Dani Bahdani SH untuk menyampaikan aspirasi kepada BPN Kota Bekasi dan pihak PN Bekasi melalui daring.

Baca Juga :   Lurah Jatirangga Berikan Penghargaan Bagi Aparatur Berkinerja Terbaik

Namun demikian, pertemuan secara daring tersebut belum temui titik terang antara kuasa hukum warga dan pihak BPN Kota Bekasi terkait surat pengantar pencairan uang konsinyasi.

Pertemuan kuasa hukum warga H Dani Bahdani dengan didampingi Kapolres Bekasi Kota, Kepala Satpol PP Kota Bekasi dengan BPN Kota Bekasi secara daring

Kuasa Hukum Warga H Dani Bahdani SH kepada awak media mengungkapkan bahwa berlarut-larutnya pencairan uang konsinyasi untuk warga terkendala di BPN Kota Bekasi. Menurut penilaiannya diakibatkan dari pihak BPN Kota Bekasi belum mengeluarkan surat pengantar untuk validasi.

Baca Juga :   Program Dermawan Berbagi Makan, Teladanku Bagikan Nasi Box Kepada Warga Kurang Mampu

“Intinya BPN Kota Bekasi belum mau mengeluarkan surat pengantar untuk validasi. Sementara kalau bicara hukum dan aturannya, dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) nomor 3 tahun 2016 sudah jelas bahwa untuk pencairan uang konsinyasi tidak perlu melalui eksekusi, hanya cukup surat pengantar dari BPN kepada Pengadilan Negeri Bekasi yang menerima uang titipan tersebut,” ujar H Dani.

H Dani menyatakan, pihaknya memberi tenggat waktu kepada BPN Kota Bekasi sampai pertengahan bulan Desember 2020.

Baca Juga :   Vaksinasi Tahap Pertama, Unsur Forkopimda Kota Bekasi Awali Divaksin Covid-19

“Seandai sampai pertengahan bulan Desember belum ada kejelasan, saya selaku kuasa hukum warga tidak bisa lagi menghalangi klien kami (warga), misalnya menduduki kantor BPN Kota Bekasi, itu menjadi urusan pihak BPN,”tandasnya.

H Dani menuturkan pihak BPN Kota Bekasi selalu beralasan karena sampai ini belum dapat perintah dari Kanwil. Tetapi kata dia, itu urusan internal mereka (BPN) yang tidak bisa kita campuri.

“Yang jelas ada putusan yang memang harus dilaksanakan oleh BPN Kota Bekasi,” pungkasnya.(RON)