Pemkab Bekasi Belum Ajukan RAPBD 2021, LAMI: Bisa Merugikan Rakyat dan ASN

Ilustrasi.(foto:net)

CIKARANG PUSAT – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, M.Nuh membeberkan hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Bekasi belum menyerahkan dokumen Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ke DPRD.

“Belum dibahas, karena dari eksekutifnya dalam hal ini Pemkab Bekasi belum mengirimkan prosesnya, jadi apa yang mau dibahas,” kata Nuh.

Lanjut Nuh, hingga saat ini eksekutif belum mengajukan, namun pihak DPRD sendiri terus meminta eksekutif untuk segera mengajukan karena waktu sudah tinggal hitungan hari. Alasan pemerintah daerah lantaran masa pandemi Covid-19 hingga belum mengajukan APBD 2021 sampai dengan saat ini.

“Kita meminta terus supaya di segerakan, karena waktu sudah mepet, tapi alesan pemerintah karena pandemi Covid-19,” katanya.

Baca Juga :   Soal Kerumunan di Waterboom Lippo Cikarang, Mahamuda Minta Polisi Periksa Bupati Bekasi

Ia pun pesimis ketok palu APBD 2021 bisa dilakukan tepat waktu, DPRD kata Nuh, akan berkonsultasi ke Mendagri agar jika terlambat tidak ada punishment.

“Sebenarnya-kan batas waktu tanggal 30, kayanya tidak mungkin tanggal dari jadwal ditentukan 30 itu tidak mungkin, kita juga sudah konsul dengan Mendagri bagaimana kalo kelewatan batas ada semacam punishment atau tidak, semoga aja tidak,” harapnya.

Terpisah, Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) mengkritisi Pemkab Bekasi yang belum melakukan pembahasan APBD 2021. Sementara tahun 2020 hanya menyisakan hitungan hari.

“Ini yang menjadi perhatian bersama hingga saat ini APBD 2021 belum juga di ketok palu, padahal tinggal hitungan hari. Jangan sampai berakibat merugikan rakyat dan juga ASN terancam terlambat gajian,” kata
Ketua Umum LAMI, Jonly Nahampun.

Baca Juga :   Sudah Dilantik Bupati, Kepala BPBD Masih Juga Belum Ngantor

Berdasarkan Permendagri 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, kepala daerah wajib mengajukan rancangan Peraturan daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 hari sebelum satu bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD.

Penjelasan dan dokumen pendukung antara lain nota keuangan RKPD, KUA-PPAS. Rancangan peraturan daerah tentang APBD diajukan dalam bentuk hardcopy dan dalam bentuk softcopy.

Baca Juga :   Hari ke Enam PPKM di Kabupaten Bekasi, Petugas Kepolisian Masih Temui Kerumunan Warga

Kepala daerah yang tidak mengajukan rancangan Peraturan daerah tentang APBD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan selama 6 bulan.

“Keterlambatan mencerminkan kompetensi organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD),” kata Jonly.

LAMI pun mengingatkan Pemkab Bekasi dan DPRD Kabupaten Bekasi pembahasan APBD 2021 dalam menyusun kebijakan umum APBD prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) jangan dilakukan di waktu mepet.

“Masyarakat Kabupaten Bekasi bukannya bodoh akan tetapi udah cape mengingatkan pemerintah daerah dan mengkritisi,” tandasnya.(RED)