Pemilu 2014, Momentum Kembalikan Demokrasi Untuk Kedaulatan Rakyat

IMG_20140708_011908(1)
Ramdan Goezali Muchtar aktivis rakyat Indonesia

BERITABEKASI.CO.ID, BEKASI SELATAN – Pada Pemilihan Presiden 2014 ini, harus kita maknai bukan sekedar pergantian seorang presiden dan wakil presiden semata. Aktivis rakyat Indonesia, Ramdan Goezali Muchtar menegaskan, gerakan pro demokrasi sebagai bagian dari mayoritas rakyat Indonesia, mengharapkan perubahan kebijakan pemerintahan yang selama ini lebih ramah dan peduli terhadap kepentingan pasar bebas (Neoliberalisme/Neokolonialisme), untuk mengoreksi kembali berbagai kebijakan pemerintahan sebelumnya, yang tidak membela kepentingan demokrasi dan kesejahteraan rakyat.
Menurutnya, dengan disahkannya berbagai kebijakan pro pasar bebas selama pemerintahan pasca reformasi ini, membuat pemenuhan hak dasar ekonomi sosial dan budaya rakyat Indonesia semakin jauh dari kenyataan dan harapan. Pengangguran terdidik terus meningkat, daya beli rakyat terus menurun akibat upah yang tak sebanding dengan keringat kerja yang dikeluarkan, perampasan sumber-sumber kehidupan rakyat makin merajalela, perlindungan hak minoritas kian dibiarkan dan hak politik rakyat dijadikan barang dagangan oleh oligarki politik untuk mempertahankan kekuasaannya.
“Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang selama ini diklaim pemerintah, faktanya tak lebih hanya angka pertumbuhan semu yang hanya dinikmati oleh segelintir orang,” katanya.
Ramdan melanjutkan, tingkat kesenjangan antara yang kaya dan miskin juga terus terjadi dan cenderung meningkat. Ini merupakan salah satu faktor yang mendorong subur tumbuhnya oligarki politik di satu sisi dan perusakan hak sipil politik rakyat menjadi barang dagangan.
Perjuangan reformasi 1998 yang ditujukan untuk membuka ruang partisipasi politik rakyat yang luas, yang sedianya sebagai jalan pemenuhan hak sipil-politik dan pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya pun, kini berubah menjadi politik transaksional yang menempatkan rakyat sebagai komoditi politik layaknya barang dagangan di pasar.
“Tidak heran jika perjalanan era reformasi ini justru melahirkan wabah korupsi yang luas menjangkiti kekuasaan oligarki, yaitu kekuasaan di tangan segelintir orang kaya yang menguasai lembaga pemerintahan,” ungkapnya.
Oleh karena itu, kata dia, dalam  Pilpres ini, rakyat Indonesia harus memperoleh kesempatan yang luas untuk dapat memberikan hak pilihnya secara demokratis dan bebas dari praktek kotor politik uang. Jika tidak, maka demokrasi yang telah diperjuangkan selama ini akan kembali mundur ke belakang seperti di era Orde Baru, yakni demokrasi semu yang terus menerus dijaga melalui pendekatan stabillitas politik dan keamanan.
Pilpres juga harus menjadi momentum bagi rakyat Indonesia khususnya pemuda dan mahasiswa, untuk mengadili presiden dan wakil presiden yang menempatkan ekonomi rakyat dibawah ketergantungan hutang luar negeri, privatisasi dan keserakahan modal perusahaan-perusahaan internasional, dalam mengeruk kekayaan alam dan sumber-sumber kehidupan rakyat.
“Pilpres ini harus menjadi momentum untuk mengadili para calon-calon yang melindungi koruptor, pelanggar HAM dan mencabut berbagai produk UU, seperti UU Keamanan Nasional dan UU Ormas,” paparnya.
Kesempatan ini pun baik untuk mengajak rakyat Indonesia mencabut berbagai produk legislasi nasional (UU) yang melegitimasi berbagai pengusaha modal asing dan swasta dalam sektor migas, pertambangan, perkebunan, listrik, pertanian, perbankan, dll. Dan baik pula untuk menggerakkan rakyat melalui berbagai organisasi massa rakyat untuk berperan aktif dalam mengontrol presiden terpilih nanti.
“Rakyat yang memiliki harapan terwujudnya demokrasi dan kesejahteraan rakyat, harus mulai membangun organisasi massa untuk menagih janji presiden terpilih dalam Pemilu 2014 ini,” tegasnya.
Oleh sebab itu, pihaknya mengajak kepada rakyat Indonesia untuk kembali menyuarakan desakan perubahan bagi masa depan bangsa Indonesia, agar tidak memilih Capres-Cawapres yang bersifat antara lain, anti demokrasi dan tidak taat hukum, menyuburkan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta memperdagangkan SDA dan sumber kehidupan rakyat Indonesia yang lain.
“Karena itu kepada rakyat Indonesia, marilah kita tagih janji-janji presiden yang akan terpilih nanti,” pungkasnya. [wok]