BERITABEKASI.CO.ID, KOTA BEKASI – Proses penjaringan bakal calon (balon) Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi yang sedang berlangsung saat ini berlangsung dalam suhu yang cukup panas, bahkan menciptakan kanalisasi politik, dan diduga sarat dengan politik uang.
Perpecahan di tubuh partai berlambang banteng tersebut merupakan imbas dari perubahan aturan pemilihan calon ketua DPC PDI Perjuangan yang dulu digelar dengan sistem voting, saat ini diubah menggunakan mekanisme musyawarah mufakat. DPP PDI Perjuangan mengeluarkan Surat Ketetapan 067/TAP/DPP/XI/2014 tentang Mekanisme Penjaringan dan Penyaringan Calon Ketua PAC, DPC dan DPD PDI Perjuangan.
“Bakal calon ketua umum diusulkan dari bawah, nama-nama yang terjaring kemudian diusulkan ke DPC dan DPD. DPD kemudian menyaring lima nama untuk diserahkan ke DPP. DPP kemudian menetapkan tiga nama dan dikembalikan ke DPC. Tiga nama tersebut bermusyawarah untuk memutuskan siapa ketua DPC,” terang Harun Al-Rasyid, Wakil Ketua Bidang Infokom DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi.
Harun mengakui jika muncul banyak penafsiran yang berbeda terhadap Surat Ketetapan yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tersebut.
“Proses pemilihan menggunakan mekanisme musyawarah mufakat bukan voting. Namun faktanya di lapangan setiap kandidat justru berlomba-lomba melakukan manuver untuk menggalang dukungan dari pengurus ranting dan pengurus anak cabang. Padahal ini bukan siapa yang mendapat suara terbanyak, karena keputusannya ada di DPP. Tapi saya pikir ini wajar dalam sebuah kompetisi politik,” jelas Harun.
Sejauh ini ada beberapa nama kandidat yang muncul dalam proses penjaringan, mereka adalah Tumai, Anim Imamudin, Nuryadi Darmawan, Sumiyati Mochtar Mohamad dan Sudirman. Kelima calon ini saling bermanuver menggalang dukungan, persaingannya dinilai sudah tidak sehat, bahkan sudah menciptakan kanalisasi politik.
“Blok-blok politik itu memang sudah terjadi sejak lama. Kalau politik uang saya memang dengar, tapi ini sulit dibuktikan. Karena biasanya pemberian uang dikamuflasekan dengan uang transport ataupun uang makan,” paparnya.
Harun optimis jika proses penjaringan dan penyaringan bakal calon Ketua DPC akan berlangsung lancar. Benturan dukungan di arus bawah akan dianggap sebagai bagian dari dinamika internal partai.
Sementara itu berdasarkan pantauan beritabekasi.co.id, beberapa kader PDI Perjuangan di tingkat ranting dan PAC mengakui adanya permainan uang dalam penjaringan bakal calon ketua DPC. Bahkan, kata sumber kami yang ada di tingkat ranting dan PAC mengungkapkan bahwa permainan uang tersebut dilakukan tidak saja agar namanya masuk dalam pengusulan penjaringan dari ranting dan PAC. Tapi, juga dilakukan untuk mematahkan nama bakal calon (balon) Ketua DPC PDIP yang menjadi lawan politiknya.
“Beberapa balon itu memberikan uang agar namanya masuk dalam penjaringan. Ada juga yang minta nama balon tertentu tidak dimasukkan dalam penjaringan, dengan imbalan rupiah. Kalau ranting dan PAC-nya mengaku sudah ada titipan “uang”, maka si balon yang minta itu akan mengganti dengan dua kali lipat. Itu faktanya. Dan, ini yang kami minta tidak dilanjutkan, karena akan menimbulkan perpecahan di internal partai. DPP harus tahu ini, dan segera turun tangan agar tidak terjadi perpecahan. Kami kasihan kalau cara-cara ini justru berdampak buruk,” ungkap sumber kami yang juga pengurus di salah satu PAC PDI Perjuangan Kota Bekasi.
“Sebagai kader PDI Perjuangan saya jadi malu. DPP sudah membuat sistem agar tidak ada politik uang, tapi kader justru dibawa untuk bermain uang demi sebuah jabatan. Saya kader biasa tapi tahu aturan. Sesuai SK nomor 067 pasal 24, ayat 3 jelas sekali dilarang keras melakukan intimidasi, kekerasan dan politik uang dalam proses penjaringan,” pungkasnya. (wok)