BEKASI TIMUR – Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Faisal menilai Dinas Badan Kepegawaian Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bekasi telah melangkahi Komisi I DPRD Kota Bekasi yang merupakan mitra kerja dari dinas tersebut.

“Kami sangat dikangkangi melihat kejadian mutasi yang kedua kali ini tanpa adanya kabar dan pemberitahuan kepada kami. Kami sangat jengah melihat kejadian seperti ini terjadi kembali sejak mutasi dan rotasi gelombang pertama saat 19 Mei 2022 yang lalu,” kata Faisal, Kamis (18/8/2022) siang.

Faisal menganggap rotasi dan mutasi yang pernah dilakukan Pemerintah Kota Bekasi pada 19 Mei 2022 lalu tidak berimbas kepada sektor peningkatan PAD di Kota Bekasi sendiri.

“Kami akan melaporkan kejadian ini kepada Pimpinan DPRD agar menyurati Kemendagri sebagai bentuk pertanyaan Tugas Pokok Fungsi (Tupoksi) kami selaku mitra kerja Pemerintah Kota Bekasi bidang Kepegawaian. Kejadian rotasi mutasi pada gelombang pertama apakah berimbas pada sektor peningkatan PAD dan pencapaian resapan anggaran,” katanya.

Lebih lanjut, pria yang berasal dari partai Golkar itu menyayangkan bahwa Pemerintah Kota Bekasi tidak bisa memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dan penyerapan PAD untuk Kota Bekasi.

“Bagaimana cara pemerintah menetralisir para pejabat untuk bisa bekerja dengan baik untuk bisa meningkatkan sektor PAD,” pungkasnya.

“Sejak awal Agustus lalu, saya mendesak Plt Wali Kota Bekasi agar tidak ragu untuk segera mencopot pejabat yang kerjanya tidak becus. Semoga yang sudah saya sampaikan secara komprehensif kepada Plt Wali Kota Bekasi menjadi barometer Mas Tri dalam menempatkan personil Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tangguh, sigap, tegas dan cerdas untuk menjadi kepala di SKPD atau OPD terkait,” katanya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono melantik 87 pejabat Eselon III dan IV di Aula Nonon Soentani, Kamis (18/8/2022) pagi. Sejumlah Lurah ikut di Mutasi dan Rotasi oleh Plt Wali Kota Bekasi. (RON)