Minim Informasi, Fraksi Golkar Harap Dinas Kesehatan Bisa Transparan

CIKARANG – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Bekasi, Asep Surya Atmaja akan koordinasi dan ajak semua anggota komisi teerkait, juga pimpinan dewan supaya fokus penanggulangan TBC.

“Kita ajak Pj Bupati untuk bisa menganggarkan penanganan penyakit paru ini bisa dimasukan dalam Jamkesda. Karena info yang saya dapat pengobatan TBC tidak bisa menggunakan BPJS. Bisa pakai BPJS tapi harus ada penyakit lain, misalnya komplikasi,” katanya.

Diakui Asep, Dinkes memberikan informasi anggaran TBC sangat minim lantaran dua tahun kemarin fokus penanganan Covid 19. Namun begitu, mengetahui berada di posisi ke lima penderita TBC, dirinya akan berkomunikasi dengan Pj Bupati dan Ketua DPRD untuk fokus memberikan perhatian pada penyakit TBC ini.

“Saya tanya sama orang Dinas Kesehatan, sempet kaget juga angka penderita TBC meningkat di Kabupaten Bekasi. Selain penduduknya meningkat, daerah kita ini banyak masyarakat beraktifitas keluar masuk wilayah lainnya,” katanya saat dikonfirmasi di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi.

Berkaitan informasi tersebut, ia bakal memanggil Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi untuk memberikan data-data valid dari Puskesmas sampai Rumah Sakit.

“Kami akan segera panggil Dinas Kesehatan dan RSUD untuk segera memberikan informasi yang detail soal penderita Tuberkulosis paru di wilayah kita,” ujar Asep yang juga seorang dokter profesional.

Dinas Kesehatan kata Asep, harus bisa mengklasifikasi para penderita TBC tersebut dari tingkatan rendah sampai dengan yang terberat.

“Kita maunya Dinkes terbuka, transparan soal klasifikasi para penderita Tuberkolusis paru ini. Sebab dengan begitu bisa dilakukan traking berkelanjutan untuk proses pengobatan,” tegasnya.