Merugi Terus, Fitra Dorong DPRD Kota Bekasi Bentuk Pansus BUMD

Advocacy Manager Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi
Advocacy Manager Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi

BERITABEKASI.CO.ID, KOTA BEKASI – Aliran dana yang berasal dari pajak yang dibayarkan rakyat ternyata mengalir juga dalam penyertaan modal di sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bekasi yang selalu merugi namun tidak ada yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
Advocacy Manager Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi mengungkapkan kejengkelannya ketika mengetahui fenomena kerugian BUMD di Kota Bekasi yang disebutnya sebagai permainan anggaran tingkat tinggi yang tidak tersentuh aparat penegak hukum.
“Enak banget iya, uang rakyat hilang, pejabat daerah seperti Walikota di Bekasi masih bisa senyam – senyum dan menyatakan bahwa tidak ada kerugian negara,” ujarnya geram.
Uchok menerangkan, dalam audit BPK dijelaskan bahwa Perusahaan Daerah (PD) Migas mengalami kerugian sebesar Rp 3,1 milyar, PD Mitra Patriot juga mengalami kerugian yang lebih besar yaitu sebesar Rp 4.688.335.011 yang terdiri dari rugi tahun 2012 sebesar Rp 3.836.355.154, dan rugi tahun 2013 sebesar Rp 831.979.857.
“Dahsyatnya itu, sejak tahun 2009 – 2013 perusahaan tersebut terus mengalami kerugian sehingga tidak pernah memberikan kontribusi bagian laba kepada pemerintah kota Bekasi, padahal sejak tahun 2009 sampai 2013 pemerintah kota Bekasi telah melakukan penyertaan modal pada PD MP sebesar Rp 10.196.547.000,” terangnya.
Dengan keadaan BUMD yang seperti itu, Uchok mendesak agar DPRD Kota bekasi segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) BUMD untuk menelusuri potensi hilangnya uang negara dan adanya kesan pembiaran oleh Pemkot Bekasi atas kondisi tersebut, padahal BUMD tersebut tidak ada kontribusinya buat Kota Bekasi.
“DPRD Kota Bekasi harus segera bentuk Pansus BUMD,” tegasnya.
Setelah Pansus BUMD terbentuk, Uchok meminta kepada DPRD Kota Bekasi untuk juga melibatkan aparat penegak hukum. “Kalau DPRD Kota Bekasi tidak mau, berarti DPRD Kota Bekasi sudah masuk angin nih,” pungkasnya (wok).