Jakarta – Pemerintahan Pusat menyoroti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang operasional selalu mengalami kerugian.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyinggung praktik ‘orang dalam’ alias nepotisme yang menyebabkan kerugian dalam tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurutnya, hal ini jadi salah satu penyebab BUMD di banyak daerah berjalan terseok-seok.

“Jumlah BUMD kita 1.057 BUMD, hampir separuhnya bleeding (terluka). kenapa? Naruh orang, naruh orang, naruh keluarga, saudara, teman di situ yang enggak capable (berkapasitas),” kata Tito dalam acara Rakornas Keuangan Daerah, Jakarta, Rabu (18/12).

Ia menyebut praktik itu terjadi terus menerus seiring dengan pergantian kepemimpinan kepala daerah. Kerugian BUMD pun kian dalam.

“Ini terus bergulir dari kepala daerah, ganti kepala daerah, naruh orang baru, makin dalam lagi persoalannya, makin rugi lagi,” ucapnya.

Tito pun mengaku telah menyampaikan surat edaran kepada BUMD yang sudah tak bisa diselamatkan lagi karena merugi lebih baik berhenti beroperasi. Menurutnya, jika tak segera dihentikan, hanya akan menambah besar angka kerugian dan membebani APBD.

“Harus biayai lagi operasionalisasinya, dari APBD, tambah dalam lagi,” ucapnya.

Ia pun meminta kepada jajarannya khususnya Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri agar memperbaiki lagi BUMD di daerah-daerah.(**)