BERITABEKASI.CO.ID, BEKASI SELATAN – Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Laskar Anti Korupsi (LAKI P 45), HM. Hasbi Ibrohim menyatakan dengan tegas menolakannya terhadap tindakan korupsi, yang semakin merajalela di negeri ini.
Hal tersbut dibuktikan dengan terbentuknya Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi (LAKI) Pejuang 45 Bekasi Raya, yang akan menambah pengawasan terhadap para pelaku tindak korupsi.
Menurutnya, sudah ada sejumlah dugaan kasus korupsi, baik dari Kota maupun Kabupaten Bekasi yang diterima pihaknya. Namun, sejauh ini pihaknya tidak mau mengekspos karena masih mengumpulkan data yang otentik.
“Tentu sudah ada yang masuk, tapi tidak kami ekspos. Paling banyak penyelewengan bansos dan penyuapan,” katanya kepada beritabekasi.co.id, usai pelantikan Ketua DPC LAKI (P 45 Bekasi Raya) Kota Bekasi, Abat Lessy Achmat baru-baru ini.
Hasbi mengaku, tingkat sebuah jabatan sangatlah berpengaruh besar terhadap kemauan tindakan korupsi, seperti Kepala Desa, Walikota, Bupati, bahkan KPK sekalipun.
“Keberadaan KPK memang bagus, namun perlu juga untuk diawasi. Seharusnya KPK jangan hanya melakukan menyadapan, tapi juga bisa menyadap internalnya sendiri,” ujarnya.
Lanjut Hasbi, meski sudah banyak lembaga yang bertugas memberantas korupsi, tidak semata-mata membuat para pelaku korupsi semakin berkurang. Sebaliknya, kasus korupsi semakin beranjak naik dari tahun ke tahun.
Lembaga yang paling banyak melakukan tindakan korupsi, kata dia, DPRD Provinsi, DPR RI dan kepolisian.
“Lembaga terkorup di negeri ini berada di kepolisian, DPR RI dan Kementerian Agama,” paparnya.
Ia berharap keberadaan DPC Laskar Anti Korupsi Pejuang 45, dapat mencegah dan meminimalisir tindak korupsi di Kota Bekasi ini, khususnya yang menyangkut dana APBN dan APBD.
“Saya harap proyek proyek yang melibatkan dana APBN dan APBD bisa diawasi dengan maksimal, sehingga terhindar dari aksi korupsi,” pungkasnya.
(Bam)