BERITABEKASI.CO.ID, BEKASI TIMUR – Ratusan massa mahasiswa BEM KM Unisma kembali gelar aksi demonstrasi menolak UU pilkada. Kali ini massa aksi demonstrasi semakin bertambah karena mendapat tambahan massa dari BEM STMIK STT Mikar.
Massa aksi menganggap demokrasi yang selama ini sudah susah payah diperjuangkan mundur. Kemunduran itu disebabkan karena nafsu politik oligarki yang terdiri dari para elit politik konglomerat, politisi, jenderal dan para kapitalis birokrat. “Kami menolak UU pilkada, kembalikan hak rakyat untuk memilih langsung,” kata Presiden BEM Unisma, Didi Mulyawan, Kamis (09/10/2014).
Didi menilai dengan disahkannya pilkada tidak langsung oleh DPR RI tempo hari sekaligus menandai kemunduran demokrasi di republik yang kita cintai ini yang implikasinya adalah banyak hak rakyat yang dihilangkan oleh sistim.
Akibat dari pilkada tidak langsung adalah hilangnya kesempatan untuk menjadi pemimpin lokal yang berintegritas, hilangnya kesempatan bagi rakyat untuk merebut kekuasaan lokal dan hilangnya kesempatan rakyat untuk aktif berpolitik serta alokasi sumber daya sebagai esensi demokrasi.
Selain itu akibat lainnya adalah hilangnya ikatan emosional kepala daerah dengan warga yang dipimpinnya nanti. Dikhawatirkan pula akan timbulnya ketakutan kepala daerah yang berani melawan kepentingan oligarki.
“Reformasi birokrasi daerah yang memberantas PNS nakal dan meningkatkan pelayanan publik juga bisa hilang,” tambahnya.
Dalam orasinya dikatakan bahwa UU pilkada adalah kebangkitan kembali neo orde baru. Mereka menganggap UU pilkada adalah pukulan balik dari para oligarki yang tidak ingin demokrasi terus tumbuh dan berkembang baik. Politik oligarki hanya berdasar pada kepentingan bisnis dan politik yang dilakukan untuk melindungi kekuasaan mereka.
Dengan kata lain, UU pilkada adalah bukan produk hukum, akan tetapi lebih cenderung sebagai produk politik. “Jadi sebenarnya, oligarki yang ingin mempertahankan diri dari hantaman demokratisasi Indonesia,” pungkas Didi.
Sementara itu, Kapolresta Bekasi Kota, Kombes Pol Rudi Setiawan, yang hadir langsung melakukan pemantauan terhadap aksi demonstrasi mengatakan pihaknya berusaha tetap melakukan pengawalan dalam aksi demonstrasi dan berharap agar kegiatan berlangsung dengan aman dan tertib serta tidak berbenturan dengan peraturan yang berlaku.
“Aparat bertugas mengamankan kegiatan masyarakat, dan saya berkeinginan agar (demonstrasi) dapat terlaksana dengan aman dan tertib,” katanya. (wok)