CIKARANG – Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Danto menegaskan agar semua organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Bekasi bisa terjalin kekompakan dan sinergi dalam hal mengurus urusan daerah untuk kepentingan masyarakat luas.
“Saya mengharapkan sekali agar eksekutif dan legislatif ada kekompakan seperti Lingkungan hidup, tata ruang, perijinan, permukiman, pertanahan dan juga pemadam kebakaran, agar terjalin komunikasi yang bisa menciptakan pembangunan daerag,” katanya
Eksekutif dalam hal ini menjadi eksekutor dalam pembangunan daerah segera melakukan inisiatif yang bisa bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Bekasi.
“Misalnya, inisiatif dalam hal rapat, membuat payung hukum berupa Perda atau Perbup supaya ada kepastian yang mengikat,” jelasnya.
Dijelaskan Danto, dalam hal bidang persampahan atau tata ruang yang ada serta tindak lanjut Perda masih banyak yang belum selesai secara sempurna.
“Kita liat seperti bidang pariwisata, persoalan amdal dan upl ukl yang belum sempurna, juga ruang terbuka hijau ditengah mayarakat yang masih minim. Hari ini yang menjadi isu terhangat lingkungan hidup yaitu tercemarnya air di salah satu daerah aliran sungai dari hulu yang melintasi beberapa kawasan dan yang menjadi korban pada bagian hilirnya yatu Karang Bahagia, Cikarang Utara, daerah aliran Sungai Ciherang di muaranya, ini tentunya pemerintah daerah tinggal boleh tinggal diam,” tegasnya.
Tentang lintasan air dari hulu sudah di mapping melewati beberapa kawasan industri seperti Hyundai, Jababeka, Lippo, Delatamas dan Delta Silicon.
“Namun bicara limbah di sungai atau kali dari hulu limbah domestik yang ada di masing-masing bantaran kali. Sepanjang bantaran kali, ribuan rumah membuang limbah domestik 10 liter saja air sabun, minyak, itu bisa menjadi berdampak tercemarnya lingkungan yang berkepanjangan. Nah, yang seperti inilah pemerintah tidak bisa tinggal diam. Harusnya segera mengikat dengan aturan yang jelas supaya ada ketentuan terkait pengawasan dan penegakan hukumnya perlu dimaksimalkan,” katanya.
Danto berharap setiap masyarakat dan pemangku pemerintahan bisa responsif bergerak cepat karena air merupakan kebutuhan utama bagi manusia.
“Semoga saja pemangku pemerintahan mendengar aspirasi masyarakat tentang lingkungan. Air terecemar di Kabupaten Bekasi ada yang digunakan untuk mandi, dipake keperluan rumah tangga lainnya itu kan tidak layak diapake untuk manusia. Segeralah pemerintah daerah atau dinas-dinas terkait berbuat untuk mayarakat,” katanya.
Dibidang lainnya, Danto menilai Dinas Pehuungan masih banyak yang carut marut, kemacetan yang masih belum juga bisa diatas. Termasuk parkir liar dipingiran jalan.
“Tetang lalu lintas sering kita temukan parkir dipinggir jalan itu perlu ditertibkan terserah bentuk penertibannya sepeeti apa. Apakah diberikan imbauan atau diberikan surat langsung dari Bupati supaya program kerja cepat dinikmati bersama masyarakat,” jelasnya.