Kepengurusan PMI Kota Bekasi 2014-2019 Resmi Dilantik

Ketua PMI Jawa Barat, Adang Rochana (kiri) sedang menyematkan lencana kepada Ketua Dewan Kehormatan PMI Kota Bekasi, Ahmad Syaikhu di Balai Patriot, Kamis (18/09/2014))
Ketua PMI Jawa Barat, Adang Rochjana (kiri) sedang menyematkan lencana kepada Ketua Dewan Kehormatan PMI Kota Bekasi, H Ahmad Syaikhu di Balai Patriot, Kamis (18/09/2014))

BERITABEKASI.CO.ID, KOTA BEKASI – Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Jawa Barat Irjen Pol Purn Drs H Adang Rochjana secara resmi melantik ketua dan para pengurus serta jajaran dewan kehormatan PMI Kota Bekasi masa jabatan 2014-2019, di Balai Patriot, Kantor Walikota Bekasi, Kamis (18/09/2014). Rahmat Effendi yang juga Walikota Bekasi dilantik sebagai Ketua PMI Kota Bekasi periode 2014-2019 bersama para pengurus sedangkan Ahmad Syaikhu yang juga Wakil Walikota Bekasi sebagai Ketua Dewan Kehormatan PMI Kota Bekasi.
PMI Kota Bekasi menjadi organisasi yang melakukan pelayanan sosial dalam hal memberikan suplai kebutuhan darah bagi warga masyarakat Kota Bekasi yang membutuhkan.
Dalam sambutannya, Ketua PMI Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengatakan organisasi yang dipimpinnya akan segera melakukan rapat kerja dan menetapkan program kerja hingga lima tahun mendatang. Selain itu, PMI Kota Bekasi lanjut Rahmat juga akan bersinergi dengan Dinas Kesehatan Kota Bekasi dan Dinas Sosial Kota Bekasi terkait pelayanan stok darah pasien pemegang kartu sehat. Sehingga kedepannya stok darah dapat diberikan secara gratis.

Pemerintah Kota Bekasi lanjut Rahmat, telah memperpanjang  perjanjian kerjasama dengan rumah sakit di Kota Bekasi untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien pemegang kartu sehat. “Kedepan kita ingin pasien pemegang kartu sehat yang membutuhkan stok darah di rumah sakit dapat diberikan secara gratis. Rumah sakit juga tidak boleh menolak pasien pemegang kartu sehat. karena kartu itu masih berlaku dan baru saja diperpanjang kerjasamanya dengan sekitar 40-an RS swasta di Bekasi,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Rahmat Effendi, untuk membantu kelancaran operasional rumah sakit yang bekerja sama dengan pemerintah Kota Bekasi, setiap klaim pembayaran pasien kartu sehat harus rutin dilakukan. “Setidaknya nanti bisa di cairkan setiap sebulan sekali. Dengan begitu, tiap rumah sakit mampu menjaga likuiditasnya masing-masing dan optimal dalam melayani pasien pemegang Kartu Sehat Pemerintah Kota Bekasi,” terangnya.

Pemerintah Kota Bekasi disebutnya akan mendorong pihak swasta memberikan bantuan dalam bentuk CSR. Ia menyebutkan data potensi CSR dari sekitar 800 perusahaan senilai Rp 480 miliar.
“Bila pemerintah mampu menyerap 10-20 persen atau sekitar Rp 80 miliar saja sudah merupakan hal luar biasa. Bukan mustahil, warga yang membutuhkan akan mendapatkan kebutuhan stok darah secara gratis. Selain di bidang sosial dan kesehatan bantuan CSR ini juga bisa disalurkan pada bidang pendidikan,” tambahnya.

Sementara itu Ketua PMI Jawa Barat, Adang Rochjana mengatakan pihaknya siap mendukung  PMI Kota Bekasi dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Bekasi.

“Kita siap membantu sepenuhnya PMI Kota Bekasi agar lebih bersinergi dengan pemerintah daerah melaksanakan berbagai program pelayanan kesehatan. PMI juga menjadi tolak ukur penyelenggaraan pelayanan kesehatan,” katanya.

Saya pun bangga dan yakin sebab baru pertama kali di Jawa Barat, Ketua PMI merupakan Walikota dan Ketua Dewan Kehormatannya Wakil Walikota. Ini kekompakan yang harus terus dijaga. Dengan begitu PMI lebih bersinergi dan mampu membantu program pemerintah daerah terkait pelayanan kesehatan khususnya kebutuhan stok darah,” pungkasnya. (goeng)