Kementrian Ketenagakerjaan Launching Aplikasi E-PP dan E-PKB di Bekasi

BEKASI SELATAN – Kementrian Ketenagakerjaan Launching Layanan Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Melalui Sistem Aplikasi e-PP dan e-PKB, yang dilaksanakan di Hotel Horison Bekasi Selatan, Kamis (19/11/20). Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mewakili Pemerintah Kota Bekasi menyambut kedatangan Menteri Ketenagakerjaan Hj. Ida Fauziyah.

Layanan pengesahan PP dan pendaftaran PKB secara elektronik ini merupakan transformasi dari layanan tatap muka pada Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA).

Layanan pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) melalui sistem aplikasi e-PP dan e-PKB yang telah diresmikan oleh Menteri Ketenagakerjaan dan Wakil Wali Kota Bekasi pada hari ini, merupakan tanda dimulainya penerapan layanan pengesahan PP dan pendaftaran PKB secara elektronik baik di tingkat pusat maupun secara bertahap di tingkat daerah.

Baca Juga :   385 Jamaah Haji Kloter 2 Asal Kota Tangerang Dilepas

Pengesahan PP dan Pendaftaran PKB tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa materi yang terkandung di dalam PP atupun PKB tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun merugikan salah satu pihak baik pekerja ataupun pengusaha.

“Harapannya dengan transformasi layanan tatap muka menjadi layanan digital ini dapat menjadi salah satu pendorong peningkatan kuantitas pengesahan PP dan pendaftaran PKB, disamping itu, transformasi layanan ini juga sebagai bukti dukungan terhadap Reformasi Birokrasi yang digaungkan pemerintah dalam visi misi Presiden Republik Indonesia dalam mensuksesan Reformasi Birokrasi,” Pungkas Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Baca Juga :   Dua KRI TNI AL Diberangkatkan Dukung SAIL Nias 2019

Dalam sambutan tersebut, Ida Fauziyah juga menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu negatif terkait UU Cipta Kerja.

“Terkait peraturan cuti kerja, yang telah tertuang pada pasal sebelumnya yang kemudian tidak tertulis di pasal UU Cipta kerja bukan berarti hilang atau ditiadakan, ketentuan cuti tetap ada dipasal sebelumnya, dan tidak direvisi di UU Cipta Kerja, kami harap masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu Negatif,” kata Ida Fauziyah.

Ida berharap dengan adanya layanan ini kedepan dapat berimplikasi bagi perusahaan maupun pekerja untuk mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, akuntabel dan data terjamin, dan juga Ia pastikan layanan ini akan terus disempurnakan.

Baca Juga :   Penetapan Nomor Urut Presiden, Gedung KPU Dijaga Pengamanan Berlapis

Wakil Wali Kota Tri Adhianto sangat mengapresiasi gagasan program layanan terkait ketenagakerjaan berbasis digital, suatu inovasi sistem program layanan dan informasi terkait ketenagakerjaan yang dapat di akses semua orang lewat internet.

“Dengan adanya launching sistem layanan ini di kota Bekasi disamping menjadi salah satu kebanggaan, tetapi juga menjadi suatu tantangan bagi kota Bekasi terkait data ketenagakerjaan kedepannya,” Ujarnya

“layanan ini sebagai rujukan bagi perusahaan untuk menggunakan sistem ini sebagai keperluan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama, demikian pula dalam rangka membangun suasana hubungan industrial yang lebih baik ditingkat kota/kabupaten,”pungkas Tri.(*)