JAKARTA – Presiden Joko Widodo telah meluncurkan peta jalan dan strategi Indonesia untuk menerapkan revolusi industri 4.O, dengan nama Making Indonesia 4.0. Sebagai salah satu agenda nasional.
Melihat cepatnya perubahan dalam arus era industri saat ini Kejaksaan RI pun terus berbenah, melalui kesiapan Badan Pendidikan dan Latihan Kejaksaan RI, lembaga dibawah komando Setia Untung Arimuladi ini pun mendapat apresiasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
“Keinginan Pak Presiden mewujudkan revolusi industri 4.O sudah nampak, sudah terasa karena tadi dengan cepat komunikasi semakin lancar dan semua terekam disitu, dan corverage (cakupan),” tutur Agus Uji Hantara, Asisten Deputi Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat KemenPAN-RB, di Badiklat Kejaksaan RI, Ragunan, Jakarta, (13/11/2019).
Agus menambahkan Keme PAN-RB mengapresiasi inovasi-novasi berbasis IT di Badiklat, karena dapat dirasakan berbagai pihak, dan upaya reformasi birokrasi sudah dilakukan dalam rangka kontinitas dari WBK menuju WBBM.
“Ada inovasi-inovasi yang arahnya adalah membangun terwujudnya sebuah  budaya Birokrasi yaitu ada Birokrasi Integritas Tinggi, Birokrasi berkinerja tinggi dan Birokrasi yang melayani,” ucap dia.
Tak hanya itu, kata Agus penggunaan teknologi di kampus yang mendidik calon jaksa-jaksa itu sebagai salah satu contoh dalam penerapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Oktober 2018 lalu.
“Saya kira di Badiklat sudah tercermin, mengunakan IT, dimana documen sudah tidak lagi manual, memangkas birokrasi, cara kerjanya cepat. Tapi saya menyarankan untuk ditingkatkan lagi terutama kesiapan SDM untuk memanfaatkan IT yang ada,” ujar dia.
Selain itu kata dia antara pimpinan eselon I dan jajaran dibawahnya kata dia sudah terjalin harmonisasi, tidak ada kesenjangan antara Kabandiklat, Sekretaris Badiklat, Kepala Pusat Diklat Mapim, Kapus Diklat DTF dan jajaran eselon III dan IV serta dibawahnya.
“saya lihat ada tidak kesenjangan antara pejabat eselon I dengan dibawahnya, rupanya terintegrasi,” ucap dia.
Begitu juga dengan manajemen sistem IT di Badiklat Kejaksaan sudah terjalin komunikasi dengan para penguna IT, tidak saja dengan siswa di lingkungan Diklat tapi juga stekholder dan berbagai instansi terkait.
“ini menjadi contoh dengan layer-layer yang lain, misalnya Kejari yang sudah WBK tahun lalu jadi contoh yang lain, satker (satuan kerja), begitu juga Kejati. Kita sedang usul eksternal (Badiklat) menjadi rool model,” terang Agus.
Kunjungan Agus kali ini selain penilaian dalam program WBK/WBBM juga memantau inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Badiklat untuk menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sebuah program dari Kementerian PAN-RB. Sebelumnya Badiklat sukses meraih predikat wilayah bebas korupsi (WBK) pada Desember 2018 lalu.
Penerapan WBK dan WBBM di intansi Pemerintahan diwujudkan dalam 6 rencana aksi perubahan, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Melalui enam rencana aksi tersebut diharapkan dihasilkan sasaran pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagai komponen hasil.(*)