Kadin Minta ke Bappeda Bisa Dilibatkan Soal CSR di Kabupaten Bekasi

CIKARANG – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Bekasi dipimpin Wakil Ketua Kadin Bidang Pengembangan Potensi Daerah, Soleh Jaelani bersama jajarannya melakukan audiensi dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bekasi di ruang kantor Bappeda, Komplek Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Senin 26/4/21.

Ada beberapa materi yang didiskusikan dalam konteks mensinergikan program kedepan dan disambut baik oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi, Dedi Supriadi.

Ketua Komite Tetap Jasa dan Investasi Kadin Kabupaten Bekasi, Muhammad Rojak, mengatakan pengelolaan CSR saat ini kontribusi perusahaan masih dikisaran 10 persen dari jumlah 5000 lebih perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi karenanya untuk mendukung pelaksanaan program CSR Perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi sejak 2014 dibentuk Sekretariat Tetap Forum Pelaksana TJSLP atau Forum CSR melalui BAPPEDA Kabupaten Bekasi, maka dari itu untuk mencapai target maksimal tata kelola CSR, kami dari KADIN Kabupaten Bekasi mendorong agar dilibatkan dalam Forum CSR Kabupaten Bekasi bertujuan agar CSR sebagaimana dimaksud UU Nomor 40 Tahun 2007 Tetang Perseroan Terbatas terasakan manfaatnya ditengah masyarakat.

Baca Juga :   Siapapun Bisa Punya Properti Melalui Program Kerjasama Jababeka Residence & Bank BNI

“Kami merasa perlu membangun sinergitas bersama Pemerintah Daerah dalam mendukung program-program pembangunan di Bekasi. Terkait instrumen peraturan yang mengatur hal ini menurutnya Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan perlu diperkuat secara jelas pada persoalan teknis dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati (Perbub) sebagi penguatan kepastian hukum dalam pengelolaan tata kelola CSR,” katanya.

Baca Juga :   Siapapun Bisa Punya Properti Melalui Program Kerjasama Jababeka Residence & Bank BNI

Ada beberapa poin penting yang bisa dijadikan penguatan peraturan pemerintah yang diperlukan diantaranya adalah :

PERTAMA, tata cara pemberian fasilitas kepada perusahaan yang melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Pasal 23 ayat 1-2 Perda Nomor 6 Tahun 2015 Tentang TJSLP).

KEDUA, tata cara pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi pengelolaan program CSR perusahaan (Pasal 25,27,29 Perda Nomor 6 Tahun 2015 Tentang TJSLP).

“Dalam materi pembahasan audiensi ini, kami juga meminta kepada Kepala Bappeda, di tahun 2021 ini diadakan workshop atau seminar kajian teknis tentang pengelolaan program CSR bagi semua perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi, tujuannya agar tumbuh kesamaan kesadaran bersama akan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan sejalan dengan program-program pemerintah daerah,” kata Rojak.

Baca Juga :   Siapapun Bisa Punya Properti Melalui Program Kerjasama Jababeka Residence & Bank BNI

Dalam pertemuan ini Bappeda menyambut baik kedatangan Kadin Kabupaten Bekasi, bahkan mempersilahkan Kadin untuk melakukan pertemuan rutin dengan Bappeda Kabupaten Bekasi.

“Kita memiliki saluran aspirasi seperti Musrenbang yang kemudian berkolerasi dengan RPJMD dan berharap ada masukan-masukan dari Kadin Kabupaten Bekasi untuk Pembangunan Kabupaten Bekasi serta dapat mensinergikan program-program yang direncanakan Kadin dengan Bappeda,” ujar Dedi.

Dedi menambahkan dan memberi masukan ke Kadin, berdasarkan penelitian Bappeda, pentingnya dibangun Forum diskusi tentang kemudahan perizinan, dan hal ini dapat disinergikan juga dengan DPMPTSP selaku dinas terkait, bisa dari DPMPTSP sebagai Narasumbernya.(jie)