CIKARANG – Kader Partai Golkar Kabupaten Bekasi, Budiarta, Selasa (25/8/2020), membeberkan hasil pertemuan antara pengurus kecamatan (PK) Partai Golkar Kabupaten Bekasi dengan pengurus dewan pimpinan pusat (DPP) Partai Golkar.
“Tadi kita sudah sampaikan ke DPP Partai Golkar hasil dari kemaren melayangkan surat mosi tidak percaya ke DPD PG tingkat 1 Jabar,” katanya.
Dijelaskan Budi, kader Partai Golkar dari PK-PK Menyampaikan aspirasinya dan diterima langsung Wakil Sekjen DPP PG, Darek Loupatty, Bidang Hukum DPP PG, Muhammad Sattu Pali.
“Harapan kami agar aspirasi ini segera disikapi dan ditindaklanjuti. Intinya apa yang kita sampaikan salahsatunya terkait Musda Partai Golkar (PG) pada 18 September 2019 yang seharusnya Musdalub malah dijadikan Musda,” kata Budiarta membongkar internal kepemimpinan Ketua Golkar saat ini.
Ada hal yang tidak lazim pada saat Musda Partai Golkar kala itu, Musda digelar di era kepemimpinan Dedi Mulyadi, kenapa dikeluarkan SK-nya di kepemimpinan Ade Barkah setelah sekian bulan lamanya.
“Jadi Musda Kabupaten Bekasi terjadi pada saat kepemimpinan di Jawa Barat di jaman Dedi Mulyadi, namun SK Formaturnya dikeluarkan di saat kepemimpinan Jawa Barat di era Ade Barkah,” katanya.
Kemudian, seharusnya Musda mengamanahkan ketua terpilih dalam batas waktu 30 hari kerja membentuk kepengurusan.
“Faktanya sampai 7 bulan tidak ada rapat formatur susunan kepengurusan. Sehingga PK-PK Partai Golkar melakukan mosi tidak percaya,” bebernya.
Dibeberkan Budiarta, ketika 16 Mei 2020 keluar SK bahkan tidak disikapi langsung oleh Eka, dan tidak ada rapat harian dan pleno.
“Baru kemaren kita layangkan surat mosi tidak percaya ke Jawa Barat, mereka baru ‘grabuk-grubuk’ bikin rapat,” cetusnya.
Kalo ini terjadi, alangkah buruknya Partai Golkar Kabupaten Bekasi, bahwa Eka tidak amanah, tidak serius memegang PG di Kabupaten Bekasi.
Ada intruksi dari DPP terkait dilakukan Musda tingkat kota dan kabupaten se Indonesia sesuai surat SI-3/Golkar/VII tentang merencanakan, mempersiapkan Musda Partai Golkar tingkat kota kabupaten se Indonesia.
“Kami berharap DPD 1 Golkar Jabar tidak mengabaikan intruksi dari DPP terkait surat intstruksi SI-3/Golkar/ VII tersebut sehingga ada penjadwalan Musda Golkar Kabupaten Bekasi,” harapnya.
“Intinya agar nanti ketua yang terpilih memiliki loyalitas yang tinggi, agar kejayaan Partai Golkar di Kabupaten Bekasi bisa diraih kembali dan kami miliki semangat yang tinggi mendukung Ketua Umum Bapak Airlangga Hartanto menjadi Calon Presiden RI di Pilpres yang akan datang untuk pemimpin masa depan Indonesia lebih maju,” tegasnya.(*)