BERITABEKASI.CO.ID, KOTA BEKASI – Pasca pemeriksaan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi terhadap beberapa pejabat terkait pengadaan software dan anti virus senilai Rp 720 juta, APBD 2013, yang diduga fiktif, beberapa pejabat terkait menghilang dari kantornya. Seperti yang dilakukan Kepala Bagian Telematika, Sri yang dikabarkan sudah dua minggu sejak pemeriksaan tidak masuk kantor. Saat didatangi ruang kerjanya tampak terkunci rapat tanpa aktivitas sama sekali. Anehnya, kunci Kepala Bagian Telematika itu tidak pada umumnya, menggunakan kunci khusus lengkap dengan input nomor kode. Pejabat yang berkapasitas sebagai Pejabat Pembuat komitmen (PPK) itu juga tidak menjawab saat coba dihubungi melalui telepon seluler maupun pesan singkat yang disampaikan. Menurut seorang pegawai bagian telematika yang tidak mau disebutkan namanya, kunci dengan kode pengaman yang digunakan sudah berlangsung lama.
“Selain ruangan ibu, ruangan server juga menggunakan kunci kode dengan sistem yang sama. Yang memiliki kode rahasianya cuma ibu saja,” ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Sri bersama pejabat teras pemerintah Kota Bekasi lainnya, diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Termasuk diantaranya Sekda Kota Bekasi, Rayendra Sukarmadji. Pemeriksaan pejabat dan rekanan kontraktor tersebut menurut Kepala Seksi (Kasi) Intelejen, Ade Hermawan terkait dugaan proyek fiktif, atau tidak dilakukannya kegiatan meskipun pengeluaran dana dari APBD 2013 tercantum.
Namun Ade menyatakan, pemanggilan pejabat sebelumnya bukanlah pemeriksaan, kendati berlangsung lebih dari lima jam.
“Itu bukan pemeriksaan, melainkan meminta keterangan, karena ini masih dalam tahap penyelidikan bukan penyidikan, tolong bisa dibedakan,” katanya.
Sementara di pihak kecamatan, beberapa staf yang ditemui mengaku tidak ada pengadaan software ataupun komputer baru yang diberikan pada kantor kecamatan. (wok)