BERITABEKASI.CO.ID, BEKASI SELATAN – Kepala Cabang Jakarta-Cikampek PT Jasa Marga Yudhi Krisyunoro akhirnya angkat bicara terkait belum beroperasinya gerbang tol Bekasi Barat 3 hingga saat ini setelah menemui para pendemo Jumat (20/06/2014) Sore. Yudhi memaparkan bahwa hal tersebut bisa terjadi karena Pemerintah Kota Bekasi bersikeras untuk tidak membayar biaya defisit operasional yang telah ditentukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
“Pemerintah Kota Bekasi mengajukan surat ke Menteri Pekerjaan Umum untuk membangun gerbang tol Bekasi Barat 3, lalu Menteri Pekerjaan Umum mengizinkan untuk membangun dengan sejumlah syarat diantaranya segala biaya (biaya pembangunan dan biaya operasional) ditanggung oleh Pemerintah Kota Bekasi,”  katanya.
Seperti diketahui Pemerintah Kota Bekasi menggandeng PT. Metland untuk membangun gerbang Tol Bekasi Barat 3 dan kemudian aset gerbang tol sudah diserahkan oleh pihak PT. Metland ke Pemerintah Kota Bekasi. Namun belakangan PT. Metland tidak sepaham dengan Pemerintah Kota Bekasi yang membebani PT Metland dalam hal pembiayaan dana defisit operasional yang disyaratkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.
“Ketika tiba saatnya gerbang tol siap dibuka dan dioperasikan, PT. Metland dan Pemerintah Kota Bekasi tidak mau tanda tangan terkait pembiayaan dana defisit operasional yang disyaratkan Menteri Pekerjaan Umum. Tiba – tiba PT. Metland mengundurkan diri dan tidak mau menanggung biaya tersebut,” ujar Yudhi.
Yudhi menambahkan jika Pemerintah Kota Bekasi sempat menyanggupi pembiayaan defisit operasional tersebut namun pembayarannya di akhir tahun.
“Pemerintah Kota Bekasi sempat menyanggupi (membayar), namun maunya dibelakang, lalu kami komunikasikan dengan pihak Kementerian Pekerjaan umum dalam hal ini Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Akhirnya BPJT menyurati kami agar segera mengoperasikan gerbang tol Bekasi Barat 3 dengan mengacu izin prinsip dari Kementerian Pekerjaan Umum serta mempertimbangkan penganggaran dari Pemerintah Kota Bekasi,” tambahnya.
Dalam demonstrasi sebelumnya, Yudhi mengaku pihaknya sempat berjanji akan membuka gerbang tol Bekasi Barat dalam tempo 2 minggu dengan asumsi 1 minggu untuk menunggu Pemeritah Kota Bekasi mengeluarkan surat jaminan pembiayaan defisit dan 1 minggu lagi untuk persiapan untuk pengoperasian gerbang tol.
“memang benar saat itu kami berjanji dalam 2 minggu akan membukanya, asumsinya 1 minggu menunggu surat pernyataan (jaminan pembiayaan) Pemerintah Kota Bekasi dan 1 minggu untuk persiapan operasional,” bebernya.
Melihat surat pernyataan yang tak kunjung muncul, akhirnya Yudhi memfasilitasi Pemerintah Kota Bekasi agar menyurati Menteri Pekerjaan Umum agar bisa segera mengoperasikan gerbang tol Bekasi Barat 3 tanpa membebani Pemerintah Kota Bekasi dengan pembiayaan defisit operasional.
“Terakhir mereka tidak mengeluarkan surat pernyataan jaminan defisit, lalu kami arahkan mereka untuk menyurati Menteri Pekerjaan Umum agar segera mengoperasikan gerbang tol tanpa harus menanggung biaya operasional, suratnya sampai sekarang masih diproses di Kementerian Pekerjaan Umum,” ujarnya.
Yudhi menjelaskan bahwa jaminan defisit ini bukan dalam bentuk uang cash langsung tetapi dalam bentuk secarik kertas pernyataan jaminan defisit operasional dari Pemerintah Kota Bekasi.
“Jaminan defisit ini bukan uang cash loh, jaminannya hanya secarik kertas pernyataan jaminan defisit. Kalau angkanya nanti diketahui dari selisih pendapatan tol yang ada dikurangi oleh biaya pemeliharaan dan operasional yang sebesar Rp. 4,1 milyar setahun, nah selisihnya itu yang dinamakan defisit yang harus ditanggung oleh Pemerintah Kota Bekasi.” Pungkasnya.
(Wok)