CIKARANG – Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bekasi, Uryan Riana, menyampaikan dirinya meminta pada anggota di fraksinya agar bisa maksimal menyerap aspirasi dan keluhan masyarakat dan mendorong usulan warga dapat direalisasikan pada tahun anggaran 2023.

Uryan mengungkapkan akan perjuangkan secara lobi-lobi lewat Badan Anggaran supaya usulan yang menyentuh pada masyarakat di desa-desa menjadi skala prioritas, misalnya di Sukakarya, sehingga yang tadinya hanya Rp 17 miliar saja, Insya Allah di tahun 2023, realisasi pembangunan di Sukakarya akan lebih maksimal,” kata Uryan.

Terkait normalisasi dan perbaikan tanggul Kali Ciherang, Uryan mengatakan pihaknya akan melakukan pengawalan kepada Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSC), karena hal itu bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

“Kami akan melakukan advokasi ke BBWSC agar mereka menurunkan anggarannya ke Kabupaten Bekasi, terutama bendungan yang di Ciherang,” tuturnya.

Menurutnya hal tersebut perlu dilakukan karena Kabupaten Bekasi telah memberikan kontribusi besar kepada pemerintah pusat.

“Kita minta kepada BBWS supaya mereka melakukan normalisasi kali, memperbaiki tanggul-tanggul, mengambil sedimentasi tanah yang ada di kali, supaya tidak terjadi banjir,” kata pria yang duduk di Komisi III ini.

Dia juga mengungkapkan, berdasarkan data yang dimilikinya, Kali Ciherang sudah lama tidak dilakukan normalisasi oleh BBWSCC.

“Banjir yang sering terjadi salah satu penyebabnya adalah meluapnya air dari Kali Ciherang ini,” kata anggota dewan dari Fraksi PKS ini.

“Ini suatu masalah yang harus kita selesaikan, supaya mereka tidak beranggapan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bekasi ‘Molor’ dan tidak berpihak kepada masyarakat. ecara regulasi, dinas terkait harus strategis secara pembangunan dan dinas harus menggunakan data kita, karena Dewan itu kan lebih dekat dengan masyarakat, jadi tahu kebutuhan masyarakat untuk pembangunan infrastruktur,” jelasnya.

Dia meminta pada anggota dewan asal PKS dapat melakukan pengawalan pada Badan Anggaran (Banggar) juga Badan Legislasi (Banleg) dan berharap tidak ada lagi program atau kegiatan seperti toilet sultan dan jembatan buntung.

“Itu jelas sumber masalah, karena mereka tidak menggunakan data kita, sebenarnya memang tidak ada usulan dari dewan soal jembatan itu, justru itu muncul karena data sepihak dari dinas, dan akhirnya data infrastruktur yang kita persiapkan untuk kepentingan masyarakat, tidak pernah terjadi,” tegasnya.