CABANGBUNGIN – Kecewa tidak dapat bantuan sosial (Bansos) dampak pandemi Covid-19, puluhan Emak-emak mendatangi Kantor Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi.

Salah satu Emak, Masnah yang ikut aksi di kantor desa mengungkapkan kekecewaannya karena tidak pernah mendapatkan Bansos.

Warga Kampung Bojong, Desa Jayalaksana ini minta keadilan kepada Kepala Desa Jayalaksana agar bantuan dampak Covid-19 diberikan secara merata.

Kata Masnah, bansos yang sudah disalurkan ada yang tumpang tindih alias dobel nerimanya, selain itu dikatahuinya tidak sedikit lebih pilih kasih pasalnya, yang dapat bansos keluarga dari perangkat desa.

“Saya tidak pernah mendapatkan bantuan jenis apapun, padahal saya mengharap banget kirain susulan masih dapet, ehh.. ngga juga, padahal saya denger yang dapet semua keluarga perangkat sampe ada yang satu kepala keluarga mendapat kan dua jenis bantuan,” katanya.

Hal yang sama juga dibeberkan Emak Erni (47) warga Kampung Wates Garon, dirinya ikut mendatangi kantor desa karena dijanjikan oleh pihak Pemdes.

“Ia saya demo pak karena katanya kalau pencairan berikutnya gak dapet, dateng aja ke Desa, kata orang desa kepada saya, makanya saya dateng apa lagi saya denger ampe yang kaga punya istri pun dapet bantuan. Padahal satu kepala keluarga sama orang tuanya, orang tuanya dapet anak nya dapet,” katanya.

Sementara itu Kepala Desa Jayalaksana, Irwan mengatakan, kedatangan warga bukan mempersoalkan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLTD), melainkan Bantuan Sosial Tunai Pertanian (BSTP).

“Bukan BLT Desa tapi BSTP kementan,” katanya.

Namun, saat ditanya berapa total jumlah penerima bantuan, Irwan menjelaskan bantuan sosial yang ada yakni Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 414
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 180
Kartu Keluarga Sejahtra ( KKS) sebanyak 115, dan Bansos Presiden 8 KK, serta Kementrian 344 juga Kementrian 902 KK dan bansos Provinsi sebanyak 39 KK. Sementara lanjut Irwan, bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) sebnyak 255 KK.

“Jumlah kepala kluarga yang terupdate 2900 Seharusnya udah rapih, cuma masyarakat yang dapet sembako kepingin dapet uang, itu yang pada ke Desa gak kebagian BST, kalau BLT DD saya sesuai dengan mengacu kearipan lokal, sesuai kesepakatan tokoh agama, tokoh masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lain- lain,” kata Irwan.(*)