BEKASI SELATAN – Persoalan terkait polemik gedung sekolah baru tanpa dilengkapi meubelair seperti yang terjadi di SDN Pekayon Jaya III, Bekasi Selatan, salah satu karena lemahnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkot Bekasi.
Pola penganggaran antar dinas terkait belum terintegrasi secara baik, sehingga pelaksanaannya masih terkesan berjalan masing masing seolah tanpa adanya kordinasi yang baik.
“Saya pernah mengusulkan agar dilakukan satu paket saja penganggaran supaya tidak terjadi hal seperti sekarang ini. Akan tetapi tupoksinya kan tidak bisa. Tupoksi Disperkimtan kan tidak bisa pengadaan sarana dan prasarana, dia hanya menyiapkan bangunan, juga sama halnya dengan rumah sakit yang belum ada peralatannya karena tupoksinya, sementara sarananya silahkan kepada OPD terkait,” ujar Kepala Bidang Bina Program (Kabid Binpro) Dinas Pendidikan (Disdik) kota Bekasi, Krisman Irwandi kepada awak media, Rabu, (18/9/2019)
Lebih lanjut Krisman yang juga pernah menjabat Kabid Dikdas dan Kabid Sarpras menampik lemahnya dalam perencanaan penganggaran, namun ia beralasan beda tupoksinya kecuali kata dia, dilakukan secara berbarengan atau berkoordinasi.
Selain itu, konektifitas koordinasi dalam penganggaran dan perencanaan yang matang perlu dibangun antar lintas dinas terkait agar kedepan tidak lagi terjadi persoalan persoalan klasik.
“Kita tetap akan berkoordinasi dengan dinas terkait, kita juga kan punya data. Dinas perkimtan juga berdasarkan dari usulan kita juga,” imbuhnya. (RON)