Dirjen Pajak Perkenalkan Meterai Tempel Baru 2021

Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkenalkan
meterai tempel baru sebagai pengganti meterai tempel lama desain tahun 2014.

Meterai
tempel baru tersebut sudah bisa diperoleh masyarakat di Kantor Pos seluruh Indonesia.

“Meterai tempel baru ini memiliki ciri umum dan ciri khusus yang perlu diketahui oleh
masyarakat,” ungkap Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Hestu
Yoga Saksama, melalui siaran persnya.

Ciri umum tersebut diantaranya terdapat gambar lambang negara Garuda Pancasila,
angka “10000” dan tulisan “SEPULUH RIBU RUPIAH” yang menunjukkan tarif bea meterai,
teks mikro modulasi “INDONESIA”, blok ornamen khas Indonesia, dan seterusnya.

Baca Juga :   Wakil Wali Kota Tri Adhianto Lepas Ekspor Minyak Jelantah Ke Eropa

Sedangkan ciri khususnya adalah warna meterai didominasi merah muda, serat
berwarna merah dan kuning yang tampak pada kertas, garis hologram sekuriti berbentuk
persegi panjang yang memuat gambar lambang negara Garuda Pancasila, gambar bintang, logo Kementerian Keuangan, serta tulisan “djp” dan sebagainya.

Baca Juga :   Jababeka Siap Kembangkan Smart Township di Koridor Timur Jakarta Ditahun Kerbau Logam 2021

Desain meterai tempel baru mengusung tema Ornamen Nusantara. Tema ini dipilih
untuk mewakili semangat menularkan rasa bangga atas kekayaan yang dimiliki Indonesia
dan semangat nasionalisme.

Terkait stok meterai tempel edisi 2014 yang masih tersisa, masyarakat masih dapat
menggunakannya sampai dengan 31 Desember 2021 dengan nilai paling sedikit
Rp9.000,00. Caranya dengan membubuhkan tiga meterai masing-masing senilai Rp3.000,00, dua meterai masing-masing Rp6.000,00, atau meterai Rp3.000,00 dan Rp6.000,00 pada dokumen.

Baca Juga :   Wakil Wali Kota Tri Adhianto Lepas Ekspor Minyak Jelantah Ke Eropa

DJP mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada akan meterai tempel palsu dan meterai tempel bekas pakai (rekondisi). Masyarakat diimbau untuk meneliti kualitas dan
memperoleh meterai tempel dari penjual yang terpercaya.

Ketentuan dan pengaturan lebih lengkap dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 4/PMK.03/2021. Untuk mendapatkan salinan peraturan ini dan peraturan lain
dapat mengunjungi www.pajak.go.id.
(***)