BEKASI TIMUR – Anggota DPRD Kota Bekasi asal Fraksi PAN, Abdul Muin Hafied mengungkapkan perlu adanya evaluasi yang lebih serius terhadap penggunaan Kartu Sehat (KS) dibeberapa rumah sakit swasta. Pasalnya ada rumah sakit swasta yang mempersulit pengguna KS.
“Inikan persoalan nyawa bang, kalau memang itu nggak diterima (KS), ya ditolak saja, bahwa KS itu enggak berlaku, jadi jangan dipersulit kemana mana,”ujarnya kepada awak media dikantor fraksi PAN DPRD Kota Bekasi, Jumat (20/9/2019).
Dikatakan Muin, salah seorang warganya pengguna KS yang berobat ke Rumah sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur, awalnya disuruh mengurus surat rujukan, setelah mendapatkan surat rujukan dinyatakan tidak perlu dioperasi, padahal sebelumnya pasien dinyatakan oleh dokter harus segera dioperasi.
“Kemaren hari (Sabtu) mulai masuk disuruh mengurus surat rujukan dari Puskesmas, bahkan kesini (fraksi PAN), rujukan ke Dinkes semuanya. Yang tadinya pada saat dia bahasanya ini memakai umum, hari itupun harus dioperasi. Setelah mendapatkan rujukan (menggunakan KS), itu dinyatakan tidak perlu di operasi,” terangnya.
Terkait hal tersebut, Abdul Muin menyatakan akan  segera menemui pihak management rumah sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur guna mendapatkan klarifikasi terkait permasalahan tersebut.
“Ini serius, saya akan coba nanti untuk bertemu dengan direkturnya, sehingga kalau memang masih mau memakai KS,pakai, kalau enggak akan kita coret,kita hapus. Jadi tidak boleh rumah sakit yang sudah bekerjasama menolak, akhirnya dioperasi di Rs.Citra Harapan Indah dengan memakai dana pribadi,”bebernya.
Terkait hal tersebut dia menilai pihak rumah sakit sangat keterlaluan, karena pada awalnya dokter sudah menyarankan untuk segera di operasi.
“Inikan sudah keterlaluan, orang sudah stadium dua, sudah mau mati, bahkan dokter menyatakan sudah harus segera di operasi. Karena ada surat rujukan itu tiba-tiba dipanggil lagi tidak perlu di operasi gitu lho, jadi jangan sampai persoalan seperti itu membuat nyawa melayang,ini makanya perlu di evaluasi,” tandasnya. (*)