Demokrat Kab Bekasi Solid, Ancam Polisikan Oknum Pengguna Atribut Tanpa Izin

TAMBUN – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Barat, Irfan Suryanagara menegaskan, segera mempidanakan oknum eksternal yang menggunakan atribut tanpa seizin partai sebagai respon upaya kudeta oleh kubu demokrat versi KLB Deli Serdang, Sumatera Utara.

Hal tersebut diungkapnya ketika menggelar konfrensi pers di DPC Partai Demokrat Kabupaten Bekasi di kawasan Metland, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Selasa (16/3/2021).

“Kami pastikan Partai Demokrat Kabupaten Bekasi hingga kini masih dibawah kepemimpinan Romli sebagai ketua, dan Mustakim sebagai sekretaris,” katanya sambil menegaskan informasi Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bekasi versi Kongres Luar Biasa (KLB) hanya isu.

Baca Juga :   Survei Calon Wali Kota: Popularitas Tri Adhianto Tertinggi, Ade Puspitasari di Posisi Ketiga

“Saya yakin tidak ada, karena yang sah itu Pak Romli dan Pak Mustakim, karena dari Kemenkumham hingga detik ini yang disahkan adalah Kongres 5 Jakarta ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY,” katanya di Kantor DPC Partai Demokrat Kabupaten Bekasi.

Irfan pun menanggapi dengan candaan dasar pengangkatan ketua DPC baru.

“Saya sampaikan sebagai Ketua Partai Demokrat di Jawa Barat, kami partai demokrat sudah memberikan maklumat bernomor 001/MKL/DPD.PD/JB/III/2021 tentang penggunaan identitas Partai Demokrat yang menyebut atribut partainya sudah disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada 24 Oktober 2017 dengan Nomor registrasi IDM000201281 atas nama DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi Nomor 41 Menteng, Jakarta Pusat. Dan berisi larangan penggunaan lambang, gambar, simbol maupun atribut Partai Demokrat tanpa seizin pimpinan partai dibawah komando AHY. Jika diketemukan, maka pihak tersebut bakal dipidanakan,” tegasnya.

Baca Juga :   Survei Calon Wali Kota: Popularitas Tri Adhianto Tertinggi, Ade Puspitasari di Posisi Ketiga

Jikalau nanti di Kabupaten Bekasi ada yang menggunakan lambang partai, ada yang menggunakan struktur Partai Demokrat, tanpa seizin maka segera akan dilaporkan ke polisi.

“Kalau memang dia mengklaim seperti itu, kita akan laporkan ke polisi, lumayan lima tahun. Dan saya yakin pemerintah bijak menyikapi upaya kudeta ini. Pak Jokowi itu orang baik,” katanya.

Baca Juga :   Survei Calon Wali Kota: Popularitas Tri Adhianto Tertinggi, Ade Puspitasari di Posisi Ketiga

UU Nomor 20 Tahun 2016, pasal 100 ayat 1, tentang merek dan indikasi geografis
ancaman pidana 5 tahun dan denda Rp 2 miliar. Partai Demokrat tidak segan menyeret oknum-oknum ke ranah hukum

“Karena ini harga diri kami, karena undang – undangnya seperti itu,” tegasnya.(*)