Demo PPDB Online, Kadisdik Kota Bekasi Diminta Mundur!

Bagikan:

BEKASI TIMUR – Pemuda dan Mahasiswa yang mengatasnamakan Forum Peduli Pendidikan (F Pepen) melakukan aksi demo di Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Senin (17/7/2023). Dalam aksi, massa menyampaikan beberapa tuntutan, salah satu yang dituntut terkait transparansi data PPDB online tahun 2023.

Pantauan di lokasi, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Uu Saeful Mikdar didampingi Sekretaris Dinas Pendidikan, Deded Kusmayadi sempat dua kali menemui kawan-kawan mahasiswa.

Dihadapan mahasiswa, Uu Saeful Mikdar menerima segala saran dan masukan serta temuan teman-teman mahasiswa.

“Kalau adik-adik mahasiswa liat di Juknis itu kan salah satunya, transfaransi, obyektivitas dan akuntabel. Itu yang menjadi pegangan kami (Disdik). Kalau ade-ade menemukan tidak transfaransi, tidak akuntabel dan tidak bisa di pertanggung jawabkan dari sisi keterbukaan sampaikanlah kepada kami,” kata Uu Saeful Mikdar di hadapan pendemo.

“Apa yang menjadi temuan ade-ade dengan senang hati akan kami proses. Silakan data apa yang sudah ditemukan sebagai langkah awal untuk perbaikan di Dinas Pendidikan Kota Bekasi,” ujar Uu.

Tidak puas dengan jawaban tersebut, mahasiswa mendesak Kadisdik untuk membeberkan data PPDB tahun 2023. Namun demikian, Kadisdik tidak bisa memberikan data, dan meminta kawanan mahasiswa untuk bersurat, lalu kemudian Kadisdik meninggalkan mahasiswa yang ingin terus melakukan dialog.

Karena tidak mendapat jawaban, mahasiswa meneruskan aksi demo hingga akhirnya Kadisdik didampingi Sekdisdik kembali untuk kedua kalinya memenuhi mahasiswa guna berdialog. Dialog kali ini dilakukan kawanan mahasiswa sambil duduk di lokasi di pelataran kantor Dinas Pendidikan.

Pada saat dialog itu, Uu Saeful Mikdar menyerah menghadapi masa aksi lantaran didesak buka-bukaan data PPDB Online 2023 yang dinilai syarat kecurangan. Bahkan, Uu menyebut dirinya sudah aki-aki dan tidak tidak sanggup memenuhi tuntutan demonstran.

“Saya sudah aki-aki,” kata Uu dihadapan mahasiswa.

Sontak saja, mendengar ucapan Kadisdik mahasiswa mendesak Uu mundur dari jabatan yang diembannya karena tidak profesional dan menjaga integritas Pemerintah Kota Bekasi.

“Penolakan transparansi dengan alibi sudah aki-aki mencerminkan ketidakprofesionalan seorang pejabat. Bagaimana tidak kacau penyelenggaraan PPDB Online tahun ini jika pemangku kebijakannya seperti itu. Lebih baik mundur saja dan serahkan kepada yang berkompeten dan mampu bekerja untuk rakyat,” ujar Koordinator Aksi, Ali.

Ali menjelaskan, pihaknya menggelar aksi demontrasi lantaran masih banyak anak-anak yang tidak terakomodir di sekolah negeri. Selain itu, dalam pelaksanaan PPDB Online penuh kejanggalan pada data yang disajikan Dinas Pendidikan saat sosialisasi yang diperuntukan kepada masyarakat.

“Dalam sosialisasi kepada masyarakat, Dinas Pendidikan Kota Bekasi mengumumkan jumlah kuota SMP Negeri hanya 10.368 atau 324 Rombongan Belajar (Rombel). Namun jumlah sisa yang diterima sejak tahap 1 dan dua sebanyak 11.915, sehingga ada selisih angka mencapai 1.547 siswa atau ada penambahan rombel menjadi 372,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Nicolas Tamba, salah seorang massa aksi mendesak Pelaksana Tugas (PLT) Wali Kota Bekasi harus lakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Ketua PPDB online.

“Problem lainnya adalah, jumlah lulusan Sekolah Dasar tahun 2023 sebanyak 43.697 siswa, sementara daya tampung Sekolah Negeri, Swasta, dan Madrasah Tsanawiyah (Mts) hanya 31.187. Artinya tersisa sebanyak 12.510 anak yang belum jelas masa depan pendidikan nya. Maka dari itu Plt Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto harus lakukan evaluasi terhadap Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, UU Saiful Mikdar dan Ketua PPDB online, Deded Kusmayadi,” tukasnya.

Dalam aksi yang berlangsung selama 2 jam itu, Forum Peduli Pendidikan Kota Bekasi menyampaikan tuntutan sebagai berikut:

1. Transparansi Data PPDB Online 2023
2. Transparansi Jumlah Rombel Tahun 2022 dan Kuota Rombel 2023
3. Pecat Kepala Dinas Pendidikan dan Ketua Pelaksana PPDB Online Kota Bekasi karena tidak mampu menyelesaikan masalah yang terjadi
4. Pecat Kepala SMPN maupun Oknum yang melakukan Kolusi PPDB Online.(RON)

Bagikan: