Struktur Birokrasi Seperti Gentong, Banyak Aparatur yang Kerjanya Tidak Jelas
BERITABEKASI.CO.ID, KOTA BEKASI – Pemerhati kebijakan dan pelayanan publik Kota Bekasi, Didit Susilo, mengatakan, Pemkot Bekasi perlu membenahi organisasinya (birokrasi) agar tidak seperti gentong yang gendut di tengah dan mengecil kualitas kerjanya ke bawah.
Menurutnya, jika birokrasi Pemkot Bekasi masih dibiarkan seperti gentong, anggarannya akan terus menerus tersedot untuk gaji pegawai (belanja tidak langsung/ biaya aparatur) dan akhirnya publik tidak pernah mendapatkan pelayanaan yang prima. Dalam RAPBD 2015, sebesar Rp.1,4 triliun lebih akan habis tersedot untuk gaji pegawai (belanja pegawai).
“Gaji tersebut untuk membayar aparatur di 53 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yaitu dinas, badan, kantor, sekretariat daerah dan kecamatan,” ujarnya.
Dirinya membeberkan, berdasarkan catatan akhir tahun 2014 menunjukkan bahwa OPD Pemkot Bekasi, belum efektif sehingga perlu dilakukan rasionalisasi karena perbandingannya 1 pegawai maksimal melayani 100 orang. Saat ini jumlah PNS, TKK mencapai sekitar 11 ribu orang sehingga banyak pegawai menumpuk di SKPD. “Sebab jajaran tengahnya banyak yang ‘menganggur’. Mulai dari eselon III, IV dan V banyak yang tidak jelas kerja dan fungsinya,” bebernya.
Dirinya pun mengungkapkan bahwa membengkaknya jajaran tengah aparatur Pemkot Bekasi ini kerap membuat aksi saling sikut, KKN, lobi-lobi yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan posisi jabatan sebab antrian terlalu panjang. Akibatnya, lanjutnya, jajaran tengah aparatur birokrasi tidak pernah berkonsentrasi kerja secara penuh. Mereka sibuk mempertahankan posisi dan lobi-lobi ketat untuk bisa mengikuti pendidikan dan pelatihan agar cepat naik golongan maupun mendapatkan posisi strategis.
Beban kerja profesional ditumpukan seluruhnya ke jajaran bawah, yang kemampuan profesionalismenya sangat terbatas. Kondisi inilah yang kerap membuat publik mengeluhkan sikap, perilaku dan kinerja. Kondisi inilah yang kerap membuat potensi pelayanan publik kurang maksimal ditambah maraknya pungutan liar di segala sendi pemerintahan.
Dengan adanya perampingan dan rasionalisasi organisasi, Pemkot Bekasi akan lebih bisa menata anggarannya agar tidak tersedot hanya untuk belanja pegawai. Selama ini 40 persen anggaran APBD tersedot untuk gaji pegawai. Menurutnya, perlu reformasi birokrasi disesuaikan jenjang pola karir sesuai dengan basis kompetensi dan beban kinerja.
Permasalahan yang juga membebani biaya keuangan daerah yaitu masih banyaknya TKK terutama Kategori 2 (K2). Sementara permasalahan K2 dalam penerimaan CPNS selalu menimbulkan masalah karena tidak tertibnya administrasi, verifikasi dan validasi. Masih adanya ‘titipan’ pejabat masa lalu yang berlangsung terus-menerus sehingga masalahnya malah menumpuk.
“Untuk merampingkan kegemukan birokrasi itu tidak mudah karena menyangkut nasib seseorang, yang paling mungkin adalah hanya melakukan rasionalisasi kinerja yang bisa disebar ke tempat pelayanan publik seperti kelurahan, kecamatan, tenaga kebersihan, Sat Pol PP kecamatan, Puskesmas dan tenaga admnistrasi sekolah,” pungkasnya. (wok)