BERITABEKASI.CO.ID, BEKASI TIMUR –  Anggaran kegiatan “Out Bound” anggota DPRD Kota Bekasi senilai Rp 600 juta yang dihelat 7 sampai 8 November 2014 lalu, ternyata menimbulkan permasalahan tersendiri.
Anggota DPRD Kota Bekasi, Wasimin mengatakan bahwa kegiatan out bound DPRD hanya dijadikan ajang untuk menghabiskan anggaran oleh Sekretariat Dewan (Setwan) dan tidak mengedepankan nilai substansi kegiatan.
“Anggaran out bound kemarin cukup besar, tetapi fasilitas yang diberikan pelaksana kegiatan tidak sesuai dengan anggarannya, ” imbuh politisi PDI Perjuangan ini saat ditemui diruang kerjanya, Selasa (11/11/2014).
Dalam pelaksanaannya pun, lanjutnya, fasilitas dan anggaran yang disediakan oleh Setwan diduga tidak transparan. Bahkan pihaknya menuding ada diskriminasi yang sengaja dilakukan, yakni adanya perbedaan fasilitas yang diterima antara legislatif dan eksekutif.
“Kami mencium adanya indikasi penyalahgunaan anggaran dalam realisasi di lapangan. Contohnya tempat kami (anggota DPRD) menginap berbeda kualitasnya dengan eksekutif, padahal DPRD ini adalah lembaga politik yang memiliki porsi sejajar dengan eksekutif. Hal ini tidak boleh terjadi karena dapat menimbulkan preseden negatif bagi kami, jangan-jangan kegiatan ini jadi bancakan Setwan,” imbuhnya seraya membeberkan ada salah satu anggota DPRD yang pergi meninggalkan arena out bound karena kamar yang disediakan sangat kotor dan tidak layak.
Soal uang tol dan BBM yang belum diterima oleh para anggota DPRD, Wasimin mengaku bahwa dirinya belum menerima pengganti uang tol dan bbm tersebut, terlebih panitia pelaksana kegiatan tidak pernah memberitahu tentang adanya penggantian uang tol dan BBM tersebut nanti.
“Panitia pelaksana kegiatan tidak pernah memberitahu tentang adanya penggantian uang tol dan BBM para anggota DPRD, sepertinya ada yang disembunyikan, padahal jumlahnya cukup signifikan jika diakumulasi dengan jumlah peserta,” ungkapnya.
Sementara itu Kepala Bagian Perencanaan Setwan DPRD Kota Bekasi, Purwanto, membantah pihaknya tidak transparan soal anggaran out bound. Menurutnya, anggaran yang terpakai hanya Rp 350 juta dari Rp 600 juta yang dianggarkan. “Tidak ada pemangkasan anggaran apalagi menyelewengkannya, haram hukumnya bagi kami,” kelit Purwanto ketika dikonfirmasi beritabekasi.co.id (11/11/2014).
Sementara untuk pembayaran uang tol dan BBM akan diberikan setelah dewan menunjukkan struk jalan. “Untuk penggantian uang tol masih dalam usulan,” tambahnya.
Perlu diketahui, pelaksanaan out bound anggota DPRD Kota Bekasi diikuti oleh 130 orang, yakni seluruh anggota DPRD Kota Bekasi beserta jajaran Muspida berikut bawahannya. (wok)