Blusukan Rahmat Effendi Mulai Efektif, Birokrat Keteteran

Didit Susilo (praktisi kebijakan dan pelayanan publik Bekasi)
Didit Susilo (praktisi kebijakan dan pelayanan publik Bekasi)

Oleh :  Didit Susilo  
SEJAK dilantik menjadi Walikota definitif, Kamis 3 Mei 2012 menggantikan Mochtar Mohamad yang tersangkut kasus korupsi. Kemudian dilantik kembali sebagai pasangan walikota-wakil walikota bersama Ahmad Syaikhu pada periode 2013-2018, pada 10 Maret 2013, berarti kepemimpinan Rahmat Effendi sudah memasuki tahun ketiga. Belakangan Rahmat Effendi yang akrab disapa Bang Pepen, sering melakukan blusukan turun ke bawah secara langsung untuk mengurai  berbagai permasalahan warga dan permasalahan perkotaan.
Langkah dan gebrakan walikota harus diberikan apresiasi sebagai upaya nyata melihat permasalahan langsung dari bawah (bottom-up) tidak hanya menerima laporan saja, alias asal bapak senang (ABS).
Saat ini struktur APBD terus naik pada kisaran Rp. 3,5 triliun untuk tahun 2015. Dengan potensi pembiayaan publik yang makin besar secara perlahan visi Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan, akan terwujud. Merujuk pada usulan RAPBD 2015, pendapatan daerah setahun direncanakan mencapai Rp 3,438 triliun dimana jumlah penerimaan pendapatan ini berasal dari sumber dana perimbangan sebesar Rp 1,337 triliun atau 39 persen dari total target penerimaan pendapatan makro daerah, Asumsi yang mendasari penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.
Untuk belanja langsung sebesar Rp 2,301 triliun atau 59,8 persen dari total anggaran belanja 2015 dan belanja tidak langsung sebesar Rp 1,546 triliun atau 40,1 persen dari total anggaran belanja 2015. Dari komposisi belanja langsung Rp 2,301 atau 59,8 persen (separuh lebih untuk pembiayaan publik) RAPBD 2015 secara umum sudah mencerminkan pro rakyat (publik).
Program layanan pendidikan dan kesehatan sudah bisa dirasakan hasilnya meski masih ada kekurangan disana-sini, membuka 50 ribu lapangan kerja juga terus dilakukan, termasuk menetapkan UMK tertinggi kedua se Jabar setelah Kabupaten Karawang. Pembangunan infrastruktur terus digenjot hingga 80 persennya hampir rampung. Hampir 70 persen bangunan SDN, SMPN, SMA/SMKN bertingkat tiga.
Pembangunan RSUD 8 lantai sudah selesai menyusul pembangunan RSUD 10 lantai, pembangunan tahap I Stadion Internasional Patriot dan lanjutannya segera dimulai. Pembangunan Gedung Pemkot 10 lantai dan akan dibangun fly over dan under pass Bulak Kapal. Dari data empiris dan realita itu kita patut mengapresiasi dan tetap kritis konstruktif solutif agar kepemimpinan tidak over confident.
Variabel utama dalam menentukan berhasil tidaknya daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui APBD yang pro rakyat adalah kepemimpinan. Variabel ini telah dibuktikan secara empiris oleh beberapa peneliti. Mereka menemukan bahwa daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang tinggi serta jumlah penduduk miskin yang rendah pada umumnya dipimpin oleh pemimpin yang cakap secara intelektual serta berkomitmen tinggi.
APBD Pro Rakyat secara esensial merupakan konsep anggaran yang menjadikan rakyat sebagai subjek utama pembangunan. Dalam APBD Pro Rakyat alokasi anggaran sepenuhnya diperuntukkan bagi pemenuhan hak-hak dasar rakyat dan pengentasan kemiskinan. Impact dari konsep ini adalah angka penduduk miskin yang semakin kecil dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang tinggi.
Beberapa sektor krusial yang harus diutamakan dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat sebaiknya mendapat porsi anggaran yang besar, seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan air minum, serta penyediaan lapangan kerja. Pendidikan gratis dan kesehatan gratis yang saat ini populis merupakan wujud riil dari APBD pro rakyat. Alokasi anggaran yang besar untuk pendidikan dan kesehatan gratis merupakan capaian Walikota Rahmat Effendi yang patut diapresiasi.
Setahun ini Walikota mulai rajin turba mulai sepedaan hari Jumat, sidak-sidak mendadak, terjun langsung jika ada beberapa permasalahan kemasyarakatan, Hingga solusi permasalahan mulai terurai, sayangnya jajaran birokrat keteteran dengan berbagai gebrakan dan intruksi yang harus ditindak lanjuti. Memang saat ditemukan permasalahan misalnya penumpukan sampah, saat pasca disidak langsung bisa dibereskan. Namun, sayangnya lagi-lagi kasuistik sampah muncul kembali seperti semula.
Maka diperlukan implementasi secara nyata mensikapi blususkan Walikota, diurai, dicarikan solusi dikerjakan oleh birokrat jika menyangkut permasalahan pemerintahan hingga level bawah. Menggerakkan warga masyarakat jika menyangkut permasalahan kemasyarakatan, hingga terbangun partisipasi aktif (umpan balik) dari bawah untuk peran serta pembangunan. Membangun kebersamaan warga kota agar terus aktif peduli pada lingkungannya dan keberlangsungan pembangunan yang terus pro warga. SEMOGA *** Praktisi kebijakan dan pelayanan publik Kota Bekasi.