Bappeda Susun Rencana Induk Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bekasi

CIKARANG – Kepala Bappeda Kabupaten Bekasi, Entah Iswanto, mengatakan penting berkolaborasi dengan dinas teknis tengah merumuskan solusi konkret dalam penanganan sampah karena masalah sampah menjadi prioritas pemerintah daerah.

Dalam upaya kolaboratif, Entah mencatat partisipasi dari sektor swasta melalui pembangunan Tempat Pemrosesan Sampah 3R (TPS3R).

“Adanya partisipasi dari pihak swasta menurut kami juga merupakan salah satu upaya untuk mengurangi timbulan sampah di Kabupaten Bekasi,” katanya.

Selain itu, melakukan coaching clinic untuk tim survei timbulan sampah Kabupaten Bekasi, sebagai langkah sinkronisasi dalam penyusunan dokumen Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS).

Kolaborasi juga terjalin dengan Balai Permukiman Prasarana Wilayah (BPPW) Jawa Barat, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (Kemenpupr RI).

“Updating data timbulan sampah dan dokumen RIPS yang tersusun kiranya dapat diimplementasikan dalam penanganan dan pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi untuk Kabupaten Bekasi makin bersih dan nyaman,” katanya.

Selain fokus pada aspek teknis, Entah menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam penanganan sampah secara individual. Meskipun Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas pokok terkait masalah sampah secara teknis, Bappeda berperan dalam sinkronisasi untuk secara bertahap menangani sampah di Kabupaten Bekasi.

“Kalau secara teknis terkait masalah sampah menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Hanya saja Bappeda melakukan sinkronisasi bagaimana sampah di Kabupaten Bekasi secara perlahan bisa teratasi,” katanya.

Bappeda Kabupaten Bekasi melaksanakan Sosialisasi Teknis Rencana Survey Timbulan Sampah di Kabupaten Bekasi dan Coaching Clinic Tim Survey Timbulan Sampah Kabupaten Bekasi sebagai sebagai upaya sinkronisasi dan updating data timbulan sampah yang diperlukan dalam penyusunan dokumen Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) oleh Balai Permukiman Prasarana Wilayah (BPPW) I Jawa Barat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.