Bappeda Petakan Progam dan Kegiatan dengan Aturan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

CIKARANG – Kepala Bidang Program dan Pengendalian Pembangunan pada Bappeda Kabupaten Bekasi, Agus Budiono menjelaskan, saat ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi menggelar kegiatan Sinkronisasi Pemetaan Program dan Kegiatan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Kegiatan ini merupakan amanat peraturan tersebut yang secara umum seluruh pemerintah daerah diminta menyamakan nomenklatur, klasifikasi dan kodefikasi program dan kegiatan.

“Kalau kita lihat Permendagri 90 Tahun 2019 merupakan ketentuan implementatitf dari penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Permendagri tersebut dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan atau pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju single codebase untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan,” katanya.

Baca Juga :   Kasat Lantas Polres Metro Bekasi Bagikan Masker kepada Awak Media

Karena untuk melaksanakan peraturan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tersebut perlu dilakukan pemetaan dan selanjutnya pengintegrasian ke dalam SIPD.

“Cuma memang kita butuh transisi untuk memetakan dari yang lama ke yang baru. Rencananya selama 10 hari ini kita marathon melakukan finalisasi terkait pemetaan. Jadi kita duduk bareng OPD bahas soal program dan kegiatan untuk pemetaan,” katanya.

Perubahan nomenklatur, klasifikasi dan kodefikasi tidak akan mengubah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi.

Baca Juga :   Jamaludin Bersyukur, Gugatan Dugaan Kecurangan Pilkades Tanjungsari Diterima Bupati

Karena berdasarkan peraturan tersebut, kegiatan ini hanya melakukan pemetaan program kegiatan dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 ke Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, tanpa mengubah target dan indikator program RPJMD.

“Ini hanya mengkonversi saja. Yang tadinya di program pada RPJMD disusun berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dipetakan kepada program dan kegiatan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Sehingga itu tidak mengubah target RPJMD. Karena ini hanya melakukan pemetaan program,” katanya.

“Setelah kita petakan, kemudian kita serahkan ke Kemendagri. Selanjutnya diproses pada tahapan penganggaran untuk 2021. Jadi bisa dibilang ini masa transisi. Tapi kita sudah tahap sinkronisasi Permendagri 90, dan daerah lain pun melakukan hal yang sama,” lanjutnya.

Baca Juga :   Polisi Periksa 15 Saksi Terkait Kerumunan Pengunjung Waterboom Lippo Cikarang

Masih Agus, implementasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 memiliki beberapa implikasi bagi pemerintah daerah. Di antaranya program kegiatan menjadi lebih ringkas dan padat.

“Misalnya terjadi penggabungan beberapa program RPJMD kemudian dipetakan menjadi satu program. Begitupun juga pada hasil pemetaan kegiatan. Namun pemetaan tersebut tidak merubah volume anggaran maupun output sebagaimana yang tercantum pada dokumen perencanaan,” ungkapnya.

Pelaksanaan Sinkronisasi Pemetaan Program dan Kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dilaksanakan selama 10 hari di Kantor Bappeda Kabupaten Bekasi.