BEKASI TIMUR – Dunia pendidikan di Kota Bekasi kini tengah menjadi sorotan berbagai pihak.
Persoalannya, banyak siswa yang belum bisa merasakan belajar di SMP. Bahkan sudah tiga Minggu, para siswa masih menunggu janji Dinas pendidikan Kota Bekasi terkait perjanjian kerjasama (MoU) dengam sekolah swasta hingga kini belum terealisasi.
Sikapi hal tersebut, Anggota DPRD asal fraksi Golkar Persatuan, Faisal mengaku prihatin banyak anak-anak terancam tidak bersekolah akibat Pemerintah yang lambat dalam menangani janjinya. Dirinya juga mempertanyakan janji Dinas Pendidikan, yang sudah 3 minggu hingga kini belum terealisasi.
“Lambatnya kinerja Disdik dalam mengambil sikap tegas kepada jajarannya dalam membuat dan memutuskan suatu program. Sudah banyak masyarakat mengeluh tentang nasib anak-anaknya dan hingga kini dinas pendidikan masih belum mengetok palu keputusannya atas janjinya,” kata Faisal, Senin (3/7/2022).
“Sekolah sudah mulai masuk memperkenalkan diri para siswa/siswi baru. Tetapi ada banyak generasi bangsa hingga saat ini belum bisa mendapatkan kepastian untuk bisa sekolah dimana dan seperti apa tentang masa depan pendidikannya,” tegas Sekertaris Fraksi Golkar Persatuan
Faisal mengatakan, psikologis anak juga diperkirakan bisa terganggu, akibat belum mendapatkan kepastian bisa bersekolah di SMP Negeri. Ditambah lagi, jika melihat teman-temannya sudah memakai baju sekolah dan bisa bersekolah seperti harapannya.
Menurutnya, jika Disdik lambat dalam memutuskan kemana mata arah tujuan sekolah siswa/siswi yang belum bisa merasakan kursi sekolah saat ini, maka hal ini menjadi kegagalan Pemerintah Kota Bekasi dalam mensejahterakan masyarakatnya.
“Sekolah wajib 12 tahun menurut undang-undang akan sirna jika kejadian ini akan terulang kembali, Tahun Sebelumnya dalam PPDB Online tidak semrawut saat ini. Tahun 2022 menjadi moment yang tidak akan terlupakan dimana ribuan siswa/siswi belum bisa merasakan sekolah,” tukasnya.
Faisal menambahkan, sudah menjadi tugas penting pemerintah dalam menangani kasus seperti ini, Ribuan calon regenerasi bangsa menunggu keputusan yang bijak dikeluarkan Plt Walikota Bekasi.
Saya berharap kepada Pemerintah Kota Bekasi khususnya Plt Walikota Bekasi melakukan evaluasi atas kinerja dinas pendidikan dan mendorong pemerintah segera membuat kebijakan untuk menambah kapasitas kelas.
“Penambahan ruang kelas jadi salah satu trobosan demi mengurangi beban resiko ribuan siswa yang belum merasakan bangku sekolah. Menambah jumlah rumbel jika diperlukan serta segera melakukan pendataan sekolah yang memiliki keterbatasan guru diruang lingkup SMPN Se-Kota Bekasi,” pungkasnya.
Berdasarkan data yang dirilis Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ada sebanyak 1.700 siswa lulusan SD belum bersekolah di SMP negeri maupun swasta.
Angka tersebut didapat oleh Dinas Pendidikan dari hasil penelusuran yang dilakukan di sejumlah lingkungan sekolah negeri yang ada di Kota Bekasi.
Dari 1.700an siswa yang belum tertampung di sekolah negeri, kini sisa sekitar 600an siswa yang belum sekolah.(RON)