BEKASI SELATAN – DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bekasi angkat bicara terkait persoalan polemik Kartu Sehat berbasis NIK yang saat ini distop sementara oleh Pemkot Bekasi.
Kepada awak media, Ketua DPD PKS Kota Bekasi, Heri Koswara menyatakan menyerang PKS dengan memutarbalikkan fakta soal kebijakan penghentian sementara KS NIK akan membodohi masyarakat, apalagi melalui cara cara politik yang tidak beradab tentunya tidak akan mencerdaskan warga kota Bekasi.
“Sudah jelas bahwa Fraksi PKS di DPRD Kota Bekasi kemarin telah mengesahkan APBD 2020 dan di dalamnya ada anggaran untuk KS NIK seperti yang diusulkan oleh eksekutif,” kata Heri Koswara usai melakukan pelantikan pengurus DPC (tingkat kecamatan) dan DPRa (tingkat kelurahan) Periode 2019-2022, Minggu (15/12/2019), di Hotel Merapi Merbabu, Jalan Cut Meutia, Rawalumbu.
“Artinya kalo kemudian ada pembalikan isu bagi PKS khususnya Chairuman J Putro sebagai ketua DPRD, partai ataupun orang yang menolak KS NIK ini berarti suatu pemahaman yang salah bahkan harus kita luruskan,” imbuhnya.
Lanjutnya, secara kelembagaan dimana DPRD dipimpin oleh kader PKS dan Fraksi PKS juga ada didalamnya ikut serta dalam pengesahan anggaran tersebut
Kemudian KS NIK itu dihentikan itu karena adanya Surat Edaran walikota yang beredar Dan hingga kini walikota belum menarik Surat Edaran tentang pemberhentian KS itu. Inilah yang kita sesalkan kenapa kemudian banyak sekali gerakan gerakan dan pandangan yang menyudutkan seolah olah yang memberhentikan kebijakan KS ini adalah PKS dalam hal ini yang di motori oleh ketua DPRD
“Ini adalah pembodohan terhadap masyarakat, ini adalah cara cara politik yang tidak beradab, ini cara cara politik yang sangat tradisional bahkan cara cara politik yang tidak mencerdaskan dengan mengalihkan isu,” sambungnya.
Lebih lanjut Anggota DPRD Jawa Barat ini menyatakan, dalam berpolitik PKS sangat mudah membacanya. Setiap momentum kegiatan politik apapun namanya di lapangan, kita akan cepat dan mudah membaca dan siapa pula aktor dibaliknya. (RON)