BERITABEKASI.CO.ID, KOTA BEKASI – Agenda politik nasional pasca pemilihan pimpinan DPR dan MPR adalah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang akan dihelat 20 Oktober mendatang. Dengan demikian, rakyat Indonesia akan memiliki duet kepemimpinan baru setelah era Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono berakhir. Banyak pihak memprediksi pemerintahan Jokowi-JK akan menghadapi kendala di parlemen mengingat MPR dan DPR dikuasai sepenuhnya oleh Koalisi Merah Putih (KMP) yang memang menjadi kompetitor dalam kontestasi pilpres 9 Juli 2014 lalu.
Berbagai analisa berkembang dan menjadi catatan khusus bagi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang menjadi lokomotif pendukung Jokowi-JK. Terkait konstelasi ini, Anim Imanuddin menyampaikan bahwa konfigurasi politik yang ada adalah buah perjuangan semua komponen bangsa, didalamnya ada rakyat sebagai basis utamanya dan ada partai politik sebagai pelembagaan suara dan kedaulatan rakyat.
“Saya kira kita sudah cukup menguras energi untuk berbagai hajat politik nasional di tahun 2014 ini, setelah pemerintahan nasional yang baru dilantik dan terbentuknya kabinet, maka sesungguhnya itulah momentum kita untuk memulai kerja-kerja untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan,” ujarnya.
Politisi yang saat ini memimpin Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kota Bekasi juga meyakini bahwa pemerintahan Jokowi-JK akan mampu berjalan efektif. “Saya haqul yaqien bahwa duet Jokowi-JK akan bekerja secara efektif, tak ada yang perlu dikhawatirkan, termasuk prediksi akan ada pemakjulan dari parlemen,” terangnya kepada beritabekasi.co.id.
Disinggung dengan peta politik nasional yang kecenderungannya akan di breakdown hingga ke daerah-daerah, Anim Imanuddin mengungkapkan hal tersebut tentu menjadi juga perhatian kita. “Konfigurasi di pusat tak mudah untuk diduplikasi di daerah, ini terkait dinamika kultur politik yang berbeda di daerah masing-masing,” ungkapnya seraya menyebutkan dinamika politik di Kota Bekasi. Baginya, bekerja dan berkreasi dalam mewujudkan cita-cita kesejahtaraan jauh lebih penting ketimbang menghabiskan energi untuk menganalisis peristiwa politik dan implikasinya.
“Politik itu dinamis, sebaiknya semua komponen politik yang ada, mulai concern terhadap tugas, fungsi dan tanggungjawabnya. Masyarakat menunggu hasil kerja kita, bukan menunggu analisa kita,” tambah politisi yang juga menjabat sebagai Bendahara DPC PDIPerjuangan Kota Bekasi ini.
PDI Perjuangan Kota Bekasi lanjut Anim, terlihat dominan dalam komposisi unsur pimpinan di parlemen Kota Bekasi. Ketua DPRD dijabat oleh H.Tumai kemudian di Alat Kelengkapan DPRD sebaran anggota Fraksi PDI Perjuangan berhasil menempatkan Sudirman sebagai Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD), lalu Lilik Hariyoso sebagai wakil ketua Komisi-A yang membidangi hukum dan pemerintahan, di Komisi-C yang membidangi ekonomi dan pendapatan, PDIP menempatkan Enie Widhiastuti sebagai sekretaris dan Nuryadi Darmawan memimpin Komisi-D untuk bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat. “Dengan sebaran seperti diatas, kita bisa ukur bahwa sebagai partai pemenang pemilu mampu membuat positioning politik yang ideal, dan ini kan kenyataan politik yang berbeda dengan di pusat,” pungkasnya. (wok)