CIKARANG – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Daris mengungkapkan, untuk anggaran belanja Pemkab Bekasi akan banyak mengalami perubahan. Perubahan itu lantaran banyak anggaran yang diduga mubazir dicoret badan anggaran DPRD.
“Dilihat dari anggarannyam yang disusun oleh tim anggaran dan dewan periode lalu. Ini saya lihat masih belum pro terhadap masyarakat Kabupaten Bekasi,” tegasnya.
Indikasi tidak pro terhadap masyarakat karena anggaran belanja pegawai (belanja tidak langsung) lebih banyak presentasinya dibanding anggaran kebutuhan masyarakat Kabupaten Bekasi.
“Misalnya, di Dinas Pendidikan itu anggaran di tahun 2015, mencapai lebih dari Rp 212 miliar, tapi untuk anggaran penyuluhan, bintek, yang non fisiklah…, itu bisa Rp 100 miliar. Kan edan….,” cetus pria berkumis tebal ini.
Disebut Politisi Partai Geridra ini, anggaran mubazir Rp 100 miliar itulah yang disebut program tidak pro masyarakat.
“Itu yang akan kami bongkar dan kami minta dirubah. Harus bisa dirubah,” tegasnya.