BERITABEKASI.CO.ID, BOGOR – Pengurus Daerah (PD) Persatuan Alumni (PA) GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Jakarta Raya dengan bulat memutuskan untuk menolak kenaikan harga BBM oleh pemerintahan Jokowi – JK. Soalnya, pemerintah Jokowi-JK lebih mendahulukan menaikkan BBM daripada memberantas mafia migas seperti janjinya saat kampanye lalu.
Keputusan penolakan tersebut terlahir dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PD PA GMNI Jakarta Raya yang digelar 7-9 November di Wisma Prabu, Cisarua, Bogor Jawa Barat.
Dalam Pandangan Umumnya, Ketua PC (pengurus cabang) PA GMNI Bekasi, Lukman Hakim memberikan usulan dalam rakerda PD PA GMNI Jakarta Raya untuk menolak rencana pemerintahan Jokowi tentang kenaikan harga BBM.
“Hal ini dianggap sebagai keberpihakan yang tidak pro rakyat karena BBM naik saat harga minyak mentah dunia turun dari 110 dolar AS  per barel menjadi 80 dolar AS per barrel, lalu pemerintah kemudian berencana menaikkan BBM dalam negeri?,” ujarnya, Minggu (9/11).
Kebijakan menaikkan BBM lanjut Lukman, tetapi tidak berani memberantas mafia migas yang merugikan negara puluhan trilliun rupiah sama juga bohong.
“Menaikkan harga BBM tapi tidak berani dan tidak bisa menekan biaya cost recovery yang merugikan negara lebih dari Rp 60 trilliun? Menaikkan harga BBM, sementara negara membayar subsidi bunga obligasi BLBI Rp 60 trilliun per tahun kepada pemilik bank kaya sampai 20 tahun yang akan datang? Menaikkan harga BBM, sementara pemerintah tidak melakukan langkah konkret,” paparnya.
Untuk itu, lanjut Lukman pihaknya merekomendasikan agar pemerintah membangun fasilitas pengolahan yang dapat mengurangi biaya produksi BBM sebesar 50 persen serta menuntaskan pemberantasan mafia migas di bumi nusantaraini. “Kemudian menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyat,” pungkasnya. (wok)