MENGENAL DAPIL PEMILU 2024

Bagikan:

Oleh : Ali Syaifa AS
Komisioner KPU Kota Bekasi 2018-2023
Syaef_welehweleh@yahoo.com

Pada tahun 2024 yang akan datang, akan dilaksanakan perhelatan yang sangat penting di dalam negara yang menganut faham kedaulatan rakyat dalam sistem politiknya. Sebagaimana tertuang di dalam konstitusi dasarnya, Negara Indonesia menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Di dalam pasal 1 ayat 3 UUD Republik Indonesia disebutkan bahwa “Kedulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Jelas sekali bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, Demokrasi.

Salah satu syarat dari enam syarat dasar bagi negara demokrasi perwakilan di bawah rule of law adalah diselenggarakannya pemilihan umum yang bebas. Demikian dirumuskan oleh International Commission of Jurist dalam konferensinya di Bangkok pada tahun 1965 (Suni, 1978). Oleh karena itu, pemilu yang dilaksanakan secara professional, berkeadilan, dan berintegritas merupakan sebuah keharusan di negara demokrasi.

Perhelatan yang dimaksud diatas adalah pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar secara bersamaan di tahun 2024. Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada diatur oleh Undang-Undang yang berbeda. Meskipun keduanya dilaksanakan di tahun yang sama. Akan tetapi, berdasarkan amanah Undang-Undang yang mengaturnya, Pemilu dan Pilkada dilaksanakan pada bulan yang berbeda. Pilkada akan dilaksanakan pada Bulan November 2024, sementara hari pemungutan suara pada Pemilu 2024 sampai saat ini belum ada kepastian, masih menunggu keputusan KPU RI.

Salah satu fungsi utama Pemilu dalam negara demokratis tidak lain adalah untuk menentukan kepemimpinan nasional (national leadership) secara konstitusional. Kepemimpinan nasional yang dimaksud di sini menyangkut juga kepemimpinan kolektif yang direfleksikan dalam diri para Wakil Rakyat. Oleh sebab itu dalam bentuk dan jenis sistem pemerintahan apapun, Pemilu menduduki posisi yang sangat strategis dalam rangka melaksanakan tujuan tersebut (Saleh, 2008).

Pelaksanaan Pemilu diatur melalui UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan pelaksanaan Pilkada diatur oleh UU nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

Tulisan ini lebih memfokuskan perhatian pada pelaksanaan Pemilu (election). Pemilu merupakam mekanisme politik yang didesaign sedemikian rupa sebagai perwujudan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pemilu dilaksanakan untuk membentuk suatu pemerintahan yang berdaulat, legitimate, dan konstitusional dengan melibatkan partisipasi masyarakat (public participation). Pemilu yang akan dilaksanakan tahun 2024 adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kab/Kota

Daerah Pemilihan (DAPIL)
Dapil, sebagai sebuah istilah dalam Pemilu perlu kita ketahui karena berkaitan dengan pemilihan anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota. Kontestasi ketiga pemilihan itu akan membutuhkan arena atau wilayah kontestasi yang memiliki cakupan wilayah dengas batas-batas wilayah yang jelas. Wilayah kontestasi itulah sebenarnya merupakan Daerah Pemilihan (Dapil). Selain arena kontestasi, Dapil juga merupakan arena representasi politik.

Handley dan Grofman dalam aji (2019) menyatakan bahwa pendapilan secara sederhana merupakan proses pengelompokan wilayah menjadi satu kesatuan konstituensi dimana peserta pemilu dan/calon akan dipilih. Untuk bisa lebih memperoleh gambaran dan memahami Dapil. Paling tidak ada 5 (lima) pendekatan yang dapat digunakan untuk memperoleh gambaran agar lebih memahami apa itu dapil. Kelima pendekatan itu adalah sistem pemilu, peserta pemilu, kewilayahan, jumlah penduduk, dan alokasi kursi.

Pertama, pendekatan sistem pemilu. Secara garis besar sistem pemilu terbagi menjadi dua, yaitu sistem distrik dan sistem proporsional. Sistem pemilu di Indonesia menggunakan keduanya. Sistem distrik digunakan dalam pemilihan Presiden dan Wakil presiden, DPD RI, dan Kepala Daerah. Sementara pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menggunakan sistem proporsional. Dalam sistem proporsional ini lah dikenal adanya Dapil. Ada Dapil untuk pemilihan DPR RI, Dapil Pemilihan DPRD Provinsi, dan Dapil Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota.

Kedua, pendekatan peserta pemilu. Sesuai dengan aturan yang mengatur kepesertaan pemilu diketahui bahwa peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilihan anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota. Oleh karena itu penting dibuat Dapil agar partai politik mempersiapkan calon-calon legislatif yang akan dikontestasikan untuk mewakili masyarakat di daerah pemilihannya menjadi anggota legislatif. Pada akhirnya anggota legislatif yang terpilih memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan dan mewujudkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat di dapilnya.

Ketiga, Pendekatan Kewilayahan. Bentangan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang luas tentu menjadi tantangan tersendiri di dalam pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu, selain pemerintah pusat juga ada pemerintah daerah. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasca reformasi 1998 adalah hubungan desentralisasi. Jadi, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah keseluruhan wilayah Daerah Provinsi dan wilayah daerah Kabupaten/Kota.

Saat ini, ada sebanyak 34 Provinsi, 416 Kabupaten, dan 98 Kota. Dapil pemilihan anggota DPR RI adalah bisa saja provinsi, bagian provinsi, Kabupaten/Kota, atau gabungan Kabupaten/Kota. Sedangkan DPRD Provinsi adalah Kabupaten/Kota atau gabungan Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaan pemilu 2024 yang akan datang Dapil DPR RI dan DPRD Provinsi sudah menjadi satu lampiran dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Sementara untuk Dapil pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota akan disusun dan ditata oleh KPU Kabupaten/Kota dibawah supervisi KPU Provinsi, sebelum nantinya seluruh dapil pemilihan legislatif anggota DPRD Kabupaten/Kota akan ditetapkan oleh KPU RI. Jadi, ruang kewenangan (authority space) penyusunan dan penataan Dapil Kabupaten/Kota ada di KPU Kabupaten/Kota.

Keempat, Pendekatan jumlah penduduk. Jumlah penduduk merupakan dasar menentukan seberapa banyak alokasi kursi legislatif di tingkat nasional dan di tingkat daerah. Pun, selanjutnya jumlah penduduk menjadi dasar penentuan alokasi kursi legislatif di setiap daerah pemilihan (Dapil). Oeh karena itu di dalam penyusunan dan penataan Dapil harus terlebih dahulu memperoleh data jumlah penduduk dalam bentuk Data Agregat Kependudukan (DAK) terupdate dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kelima, Pendekatan alokasi kursi. Besaran alokasi kursi legislatif di tingkat nasional, provinsi, dan Kabupaten/Kota ditentukan berdasarkan populasi jumlah penduduknya. Hal ini diatur secara mendetail di dalam regulasi Pemilu. Alokasi kursi DPR RI sebanyak 575. Sementara alokasi kursi DPRD Provinsi se-Indonesia sebanyak 2 207 kursi.

Adapun alokasi kursi legislatif DPRD Kabupaten/ Kota mengacu kepada besaran jumlah penduduknya dengan ketentuan daerah dengan jumlah penduduk ; (< 100 000 = 20 Kursi), (> 100. 000 – 200. 000 = 25 Kursi), (> 200. 000 – 300. 000 = 30 Kursi), (> 300.000 – 400. 000 = 35 Kursi), (> 400. 000 – 500. 000 = 40 Kursi), (> 500. 000 – 1. 000. 000 = 45 Kursi), (> 1.000. 0000 – 3. 000. 000 = 50 Kursi), dan (> 3. 000. 000 = 55 Kursi).

Dengan memahami 5 (lima) pendekatan diatas akan memudahkan kita memperoleh gambaran dan memahami apa itu dapil dalam pemilihan legislaif. Dapil merupakan bagian elemen penting di dalam pemilu karena mencerminkan arena kontestasi dan representasi politik. Oleh karena itu, penting sekali menyusun dan menata dapil sesuai dan sejalan dengan prinsip-prinsip pemilu. Penyusunan dan penataan dapil anggota legislatif DPRD Kabupaten/Kota untuk pemilu 2024 harus mencerminkan keadilan, proporsionalitas, integralitas, dan kesinambungan.

Referensi:
Aji, Subhan Purno. 2019. Evaluasi Pembentukan Dapil Pemilu 2019: Pengukuran Prinsip Kesetaraan Nilai Suara, Proporsionalitas, dan Tingkat Kompetisi Partai Politik. Banyumas : Journal KPU

Saleh, Zainal Abidin. 2008. Demokrasi dan Partai Politik. Jakarta : Jurnal Legislasi Indonesia

Suny, Ismail . 1978. Pembagian Kekuasaan Negara. Jakarta : PT. Aksara Baru

Uundang-Undang Dasar (UUD) 1945 UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu

PKPU No 16 tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum.