UPTB Pajak dan Retribusi Jatisampurna Optimis Target Pajak Reklame Bisa Mencapai 150 Persen

Bagikan:
Kepala UPTB Pajak dan Retribusi Kecamatan Jatisampurna Agustinus Prakoso

JATISAMPURNA – Kepala UPTB Pajak dan Retribusi Kecamatan Jatisampurna Agustinus Prakoso mengatakan target PAD dari sektor pajak reklame sudah melebihi target yang ditetapkan.

Agustinus Prakoso proyeksikan hingga 31 Desember akhir tahun 2021, target untuk pajak reklame UPTB Kecamatan Jatisampurna bisa tercapai 150 persen atau Rp. 11,5 miliar.

“Alhamdulillah November ini saja sudah melebihi target yakni 120 persen, mudah-mudahan dan saya yakin di akhir tahun desember besok mencapai 150 persen atau Rp.11.5 miliar,” ujar Agustinus Prakoso, Jumat lalu.

Pria akrab disapa bang Aga ini mengatakan penerimaan pajak reklame di UPTB Pajak dan Retribusi Kecamatan Jatisampurna, ada target perubahan dan mengalami kenaikan di penghujung akhir tahun 2021 ini, yang semulanya dari APBD murni yang semula Rp.4,7 miliar menjadi Rp.7,6 miliar.

“Dari yang semula 4,7 miliar naik menjadi 7,6 milar, artinya mengalami kenaikan sekitar 3 miliar. Untuk sampai november ini kita sudah melebihi dari target sebanyak Rp.9,6 miliar, ” terangnya

Dirinya menuturkan kenapa UPTB Pajak dan Retribusi Kecamatan Jatisampurna bisa melebih dari target yang di canangkan melalui perubahannya dari perolehan pajak daerah di wilayah ini.

“Kenapa bisa seperti ini, pertama karna iklim investasi dan ekonomi khususnya di jatisampurna sudah mulai membaik, terdapat WP (Wajib Pajak) baru pada pajak besar seperti jenis videtron maupun bilbord itu mendongkrak signifikan pencapain target pajak jenis reklame,” tukasnya.

“Kedua adalah penagihan piutang pajak jenis reklame yang jatuh tempo periode januari sampai desember ini, kita lakukan ekstensifikasi kelapangan yaitu penagihan piutang pajak yang ada diwilayah kecamatan jatisampurna ini. Yang ketiga adalah penggalian titik-titik potensi baru, potensi baru ini jika di rupiahkan mencapai hampir Rp.1,8 miliar,” tambahnya.

Terakhir, masih kata dia, pihaknya banyak melakukan sinergitas dengan DBMSDA, DPMPTSP, Satpol PP untuk menegakkan perda yaitu memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang abai terkait Wajib Pajak.

“Kita berikan sok terapi berupa tiga kali pemanggilan, apabila abai lagi kita pasang stiker selama 3 kali 24 jam, jika masih abai terpaksa kita bongkar paksa,” tandasnya. (RON)