DPRD Didesak Bentuk Pansus Islamic Center Kota Bekasi

Bagikan:

BEKASI TIMUR – Aliansi Pemuda Muslim Bekasi (APMI) kembali menggelar aksi didepan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi terkait persoalan bobroknya Yayasan Nurul Islam dalam pengelolaan Islamic Center Kota Bekasi, serta menduga adanya unsur kesengajaan tidak membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang ditaksir mencapai Rp 10 miliar, Kamis (28/10/2021).

Dalam kesempatan kali ini, koordinator aksi, Muhammad Beni mengatakan ini adalah gerakan kedua dalam mendesak DPRD Kota Bekasi khususnya Ketua DPRD Kota Bekasi, Choiroman J.Putro membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menyelesaikan persoalan yang terjadi kepada Yayasan Nurul Islam.

“Kali ini saya bersama teman-teman menyuarakan apa yang terjadi kepada Yayasan Nurul Islam yang dimana yayasan tersebut adalah pengelola Islamic Center Kota Bekasi. Sebelumnya kami pun sudah menggelar aksi di Kejaksaan Tinggi Negeri (Kejari) Kota Bekasi,”kata Beni saat dikonfirmasi usai aksi.

Massa APMI diterima Kepala Bagian Umum DPRD Kota Bekasi, Edison untuk menerima tuntutan dari aliansi tersebut. Edison pun mengaku akan meneruskan kepada pimpinan DPRD Kota Bekasi yang dimana berisikan tuntutan para aksi massa.

“Saat ini saya sebagai Kepala Bagian Umum DPRD Kota Bekasi, mewakilkan Ketua DPRD Kota Bekasi yang belum bisa menemui teman-teman. Saya akan sampaikan kepada pimpinan persoalan tuntutan yang ditujukan kepada Yayasan Nurul Islam,”singkat Edison.(RON)