JAPMI Desak PJ Bupati Bekasi Segera Isi Sekda Definitif

Bagikan:

Kantor Pemerintahan Kabupaten Bekasi

BEKASI – Kurang dari satu minggu kedepan masa jabatatn Pelaksana tugas atau penjabat sementara Seketaris Daerah Kabupaten Bekasi akan berakhir, artinya sampai saat ini Kabupaten Bekasi belum memiliki Seketaris Daerah definitif, sementara di sisi lain Open bidding untuk jabatan tersebut sudah di lakukan sebelumnya bahkan prosesnya terkesan terkatung-katung.
JAPMI sangat menyayangkan kondisi tersebut berlangsung hingga saat ini.
“Masa sih dari 7 pendaftar calon sekda yang mengikuti seleksi dan dinyatakan lolos administrasi tersebut tidak ada yg memiliki kemampuan dan kecakapan untuk menjadi sekda,” kata Ujo Ketua JAPMI Kab. Bekasi, Senin (25/10/2021).
Ujo mengatakan Jabatan Sekda memang sangat seksi terutama karena sekda merupakan panglima ASN di dalam lingkup pemerintahan. Sebagai orang nomor 3 dalam ranah pimpinan daerah seyogyanya jabatan sekda haruslah diisi oleh orang yang memiliki kecakapan khusus dan tentu saja memiliki prestasi-prestasi serta terobosan yang luar biasa untuk dapat membawa Kabupaten Bekasi menjadi daerah hebat dengan seluruh potensi yang dimilikinya.
“Pasca meninggalnya almarhum Bupati H. Eka Supriatmaja, SH prosesi seleksi sekda semakin tidak jelas, ditunjuknya Drs. H. Herman Hanafi , Msi. sebagai Penjabat Sementera sekda Kabupaten Bekasi semata-mata agar sekda definitif segera ditetapkan. Namun apa yg terjadi pasca dilantik Drs. H. Herman Hanafi , Msi yang dianggap paling senior dikalangan ASN Kab Bekasi ini terkait pengisian sekda Kab Bekasi menjadi semakin TIDAK JELAS dan BIAS,” ungkapnya.
Sebagaimana kita ketahui bersama bagai ketiban bulan H. Herman Hanafi, pasca ditunjuk sebagai PLH sekda menggantikan H. Uju,Msi (sekda defenitif) yang pensiun, kemudian oleh Mendagri ditunjuk juga untuk mengisi kekosong pimpinan Daerah dikarenakan Bupati meninggal dunia sebagai Plh Bupati Bekasi.
Menurut Ujo seharusnya sejak tanggal 30 Juli 2021 dimana Pj Bupati Bekasi Dr.Dani Ramdani, MT menetapkan kembali Drs. H. Herman Hanafi, Msi yang juga menjabat Kepala BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah) sebagai Pj sekda untuk SEGERA menyelesaikan proses open bidding hingga sekda definitif terpilih. Namun kenapa hal tersebut sepertinya tidak juga dilakukan oleh yang bersangkutan.
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.3 tahun 2018 tentang Penjabat Sekrtaris Daerah dan Undang-Undang No.30 tahun 2014 tentang Admistrasi Pemerintahan, jabatan Sekda mempunyai peran strategis jika di lihat dari struktur organisasi Sekda Kabupaten bekasi itu merupakan navigatornya Bupati dalam menjalankan roda pemerintahan jika navigatornya masih kosong (belum ditetapkan secara definitif) dan tidak memiliki integritas yang kuat maka tujuan pembangunan daerah akan terhambat.
Karena apabila masih diisi oleh penjabat sementara yang notabene bukan dari yang mengikuti seleksi maka JAPMI menganggap Pemerintahan Kabupaten Bekasi belum berjalan sebagaimana mestinya. Dimana semestinya posisi SEKDA tersebut seharusnya sudah dapat diisi oleh pejabat yang telah mengikuti proses seleksi sebelumnya.
Maka dari itu menjelang berakhirnya masa jabatan Pj Sekda Kabupaten Bekasi, saat ini merupakan momentum Pj Bupati Bekasi untuk berkoodinasi dengan stakeholder agar segera melakukan proses pengisian sekda defenitif secara, profesional, proporsional, objektif dan transparan.
“Harapan kami ke depan Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi adalah orang yang memiliki integritas yg kuat, berprestasi dalam kepangkatan di ASN. Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan semua pihak sehingga dapat menterjemahkan Visi dan Misi Kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan tentu saja yang paling penting dekat dengan masyarakat, mampu melayani dan mengayomi masyarakat yang baik sehingga mayarakat Kabupaten Bekasi dapat merasakan kehadarin pemerintah daerah di tengah persolah-persoalan masyarakat di Kabupaten Bekasi,” pungkasnya.(*)