Aktivis Gempal Laporkan Perusahaan Pembuang Limbah di Kali dan Sungai di Cikarang

Bagikan:


CIKARANG – Aktivis lingkungan hidup Kabupaten Bekasi Ribah Setiawan Rusban, mengungkap dalam kurun waktu dua tahun belakangan pencemaran di sungai atau kali makin parah.
Pencemaran terjadi karena pelaku industri membuang limbahnya ke aliran sungai atau kali tanpa terlebih dahulu melalui proses pengolahan air limbah yang diatur perundang-undangan.
“Pencemaran Kali dan Sungai di Kabupaten Bekasi sudah menghawatirkan Tak hanya Kali Cilemahabang yang tercemar limbah industri. Beberapa sungai lainnya sudah tercemar limbah hingga menjadi hitam pekat dan berbau,” kata Ribah yang juga Ketua DPP LSM Gempal.
Patut di duga milik salah satu perusahaan yang memproduksi Kertas di Cikarang Barat dan satu kawasan industri di Cikarang Utara membuang Limbah cair ke kali/ Sungai CBL di Kampung Wangkal Talang, Desa Kalijaya yang mengakibatkan air menjadi hitam pekat berbusa.
“Kami sangat mendukung Pemerintah Kabupaten Bekasi yang sekarang lagi giat giatnya mengatasi pencemaran kali dan sungai agar segera menindak tegas perusahaan tersebut, sebab air sungai atau kali sudah tercemar limbah industri. Ironisnya, masih ada juga warga yang mengomsumsi air sungai yang tercemar limbah, karena terpaksa,” kata Ribah.
Dia juga mengatakan kualitas air sungai alam yang berada wilayah Kabupaten Bekasi sudah sangat berbahaya untuk kesehatan dan tak layak digunakan. Menurutnya aliran Kali CBL dari Cikarang Barat sampai Muaragembong yang melewati Kecamatan Cikarang Barat, Cibitung Sukawangi, dan Cabangbungin, sudah menjadi tempat pembuangan limbah B3.
“Pencemaran limbah B3 itu berasal dari perusahaan yang berlokasi di sebelas kawasan industri,” katanya.
Selain, Kali Cikarang ada Kali Cabang, Kali Jambe, Kali Cipamingkis, dan Sungai Citarum, yang menjadi lokasi pembuangan limbah.‎ Lalu, Kali Cilemahabang, Kali Cilemah abang mulai terkena pencemaran limbah industri dan sekarang kali CBL.
“Perusahaan pembuang limbah sudah Kami data, nanti kita laporkan langsung kepada pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti,” katanya.(*)