Alokasikan Rp 75 Miliar Geser Pipa PDAM TB di Jalur Cikarang-Cibarusah

Bagikan:

rapat koordinasi (rakor) soal Pembebasan pelebaran Jalan Raya Cikarang-Cibarusah. rapat berlangsung di aula gedung rapat Bupati Bekasi, Senin (30/8).

CIKARANG – Pem­erintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi kembali lakukan rapat koordinasi (rakor) soal Pembebasan pelebaran Jalan Raya Cikarang-Cibarusah. rapat berlangsung di aula gedung rapat Bupati Bekasi, Senin (30/8).
Penjabat (Pj) Bupati Bekasi, Dani Ramdan menyatakan, rakor ini sebagai tidak lanjut dua kali rapat sebelumnya.
Dimana pada rapat sebelumnya menemukan 17 bidang tanah yang belum dibebaskan, dan membutuhkan anggaran sekitar Rp 9,7 miliar untuk membebaskannya.
“Alhamdulillah sekarang sudah ditemukan dari 17 bidang tanah, itu bisa dieksekusi dalam arti solusinya sudah ada yang dibayar ua­ng ganti ruginya, ada yang dikonsinyasi oleh pengadilan dan ada juga yang tid­ak perlu dibayar karena sudah menjadi aset negara dan fasilitas umum ada dua bidang,” ungkap Dani usai rakor Forkopimda, Senin (30/8).
Kemudian, kata Dani, pem­­bebasannya tergantung pada APBD perubahan ini. Diketok lebih cepat, dibayar lebih cepat, dikerjakan proyeknya pun lebih cepat.
“Saya kira 17 bidang ini bisa sebelum Desember,” ujarnya.
Untuk utilitas, dari 7 yang diundang, 4 yang hadir. Yakni, PDAM Tirta Bhagasasi, PLN, Telkom dan Diskominfo ­Kabupaten Bekasi.
“Untuk PLN dan Telkom siap dalam tahun ini untuk menggeser asal tanahnya sudah dibebaskan,” terangnya.
Sementara itu, sambung Dani, Diskominfo dan PD­AM ini memang tidak menganggarkan mungkin di anggaran perubahan.
Selanjutnya, untuk PDAM akan dikaji ulang, karena kebutuhan biayanya paling besar sebesar Rp 75 miliar.
“Ternyata pipa PDAM ini ada di samping kiri dan kanan jalan sehingga harus dihitung ulang dan dicarikan solusinya supaya bisa teranggarkan tahun ini, karena kalau tahun depan diajukan pernyataan modal dari APBD akan terlambat,” ungkapnya.
“Target di Januari sudah rampung tapi paling telat Desember 2021, karena rencana dari provinsi di bulan Februari 2022 sudah ada kontribusi,” timpal Dani.
Menurut Dani, anggaran pergeseran pipa PDAM sebesar Rp 75 miliar ini mahal. Namun begitu, pihaknya akan melibatkan inspektorat un­­tuk menilai kewajaran bahw­a nilai pergeseran pipa PDAM, baik upah yang sesuai deng­an standar yang be­r­laku di kabupaten Bekasi.
“Saya belum tahu detail teknisnya, gimana memindahkan pipa itu, yang pasti menurut saya itu mahal,” tandasnya.
Seperti di ketahui, rakor turut di hadiri Pj Bupati Be­kasi, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Dinas Perkimtan, Dinas DP­­MD, Camat Cikarang Selatan, Desa Sukadami, PLN, Telkom, Diskominfo, PD­AM, Peng­­adilan Negeri Cikarang dan BPN.(*)