Seleksi Sekda Diduga Tidak Transparan, KIM GMBI Surati Pj Bupati Bekasi hingga Gubernur Jabar

Bagikan:


BEKASI – Tercium adanya dugaan cacat hukum dalam Panitia Seleksi Sekertaris Daerah (Sekda),Komunitas Intelektual Muda, Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia(KIM GMBI) Kabupaten Bekasi, surati Pj Bupati Bekasi , Gubernur Jawa Barat, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua DPRD Kab. Bekasi serta Kepala Inspektorat Kab. Bekasi.
“Kami bermaksud menyampaikan surat desakan evaluasi kinerja Panitia Seleksi pada tanggal 21 Mei 2021, nomor surat: 800/01-Pansel.JPTPS/2021 tentang hasil seleksi adminitrasi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi tahun 2021” Ungkap Ardi Priana, Selaku Ketua Kelompok Intelektual Muda GMBI Kab.Bekasi Rabu, (18/08/2021)
Diketahui, peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berjumlah 7 orang, diantaranya Carwinda, Dedy Supriyadi, Encep Supriatin Jaya, Ida Farida, (Alm) Peno Suyatno, Sutia Resmulyawan dan R. Yana Suyatna.
Selanjutnya, pada tanggal 25 juni 2021 Panitia Seleksi Sekertaris Daerah telah menghasilkan 3 nama, yang dinyatakan lulus tes seleksi yakni Carwinda, Dedy Supriyadi dan Sutia Resmulyawan.
“Dari tiga nama hasil dari seleksi yang dilakukan oleh panitia, sampai saat ini tidak pernah diketahui surat resmi dikeluarkan nama-nama itu oleh panitia seleksi dan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, sesuai undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,”tuturnya aktivis KIM GMBI Bekasi ini.
Bahkan, kata dia tentang 3 nama tersebut hanya ramai dibicarakan di media massa, tidak melalui surat resmi dari pihak panitia seleksi maupun dari Badan kepegawaian dan pengembangan sumber manusia (BKPSDM).
“Sehingga kami menilai hasil seleksi tersebut terkesan ditutup-tutupi, agar masyarakat tidak mengetahui hasil dari seleksi tersebut,” Bebernya Pria yang masih aktif kuliah di UPB Jurusan Ilmu Hukum.
KIM GMBI Kabupaten Bekasi menduga adanya praktik KKN dalam proses seleksi, dibuktikan dari beberapa kejanggalan yang ditemukan dalam proses seleksi yang telah dilangsungkan.
“Ditambah lagi dengan adanya salah satu nama calon dari 3 nama yang lolos seleksi, yang diduga terlibat kasus suap pada tahun 2018, sehingga proses seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi berpotensi cacat hukum,”tegasnya.
“Maka dari itu kami meminta kepada pihak terkait agar dapat mengevaluasi kembali atau bila perlu melakukan seleksi ulang pemilihan Sekda Kabupaten Bekasi,”Tegasnya.(*)