Hindari Kepanikan Masyarakat, JAPMI Minta Mendagri segera isi kekosongan Jabatan Bupati bekasi

Bagikan:

Kantor Pemerintahan Kabupaten Bekasi

BEKASI – Pasca kekosongan jabatan Bupati Bekasi semenjak bupati H.Eka Supria Atmaja tutup usia, estapet kempemipinan itu dilanjutkan oleh Wakil Bupati.
Namun, karena dinamika politik di kabupaten bekasi sampai hari ini wakil yang di harapkan dapat meneruskan estapet kepemiminan di kabupaten Bekasi belum juga mendapatkan legitimasi dan legalitas dari kemanterian Dalam Negeri dan akhirnya tugas itu di emban oleh Plh Seketari Daerah Kabupaten Bekasi
menanggapi hal itu, Jaringan Aktivis dan Mahasiswa Bekasi (JAPMI) meminta agar Kemendagri segera melakukan tindak –tindakan yang berdasarkan aturan yang berlaku untuk segerah mengisi kekosongan Jabatan Bupati Bekasi.
“Dikawatirkan kalau sampai kebijakan ini berlarut-larut problematika di Kabupaten bekasi seperti, rangkap jabatan kepalah dinas di beberapa SKPD yang menjadikan kurang maksimalnya kinerja SKPD tehadap pelayanan masyarakat,” ungkapnya
“Belum lagi agenda-agenda peningkatan kenerja dan pelayanan BUMD-BUMD yang ada di kabupaten Bekasi dalam membantu menopang kebutuhan masyarakat yang sudah teragendakan jangan sampai tertunda,”tambahnya.
Dari problematika dan dinamika itu diperlukan figur kepemimpinan yang bisa memenejerial dan mempunyai ligitimasi untuk melanjutkan agenda – agenda kerja dari Bupati sebelumnya.
Menurut JAPMI jika kekosongan jabatan Bupati ini dibiarkan berlarut-larut dikwatirkan menimbullkan kepanikan ditenga-tengah masyarakat yang sedang berjibaku melawan paparan virus covid- 19 di kabupaten bekasi.
“Jadi berdasarkan Undang- undang No 10 tahun 2016 tentang pemeilihan Gubernur, Bupati, dan wali kota pasal 174 ayat (7) seyogyanya Kementerian Dalam negeri untuk melakukan dan di segerahkan mengisi kekosongan jabatan Bupati Bekasi demi kemaslahatan dan memberikan ketenangan bagi masyarakat kabupaten bekasi dalam menghadapi pendemi Covid-19 ini,” tutup JAPMI. (*)