FORMAT Bekasi Beri ‘Warning’ ke Gubernur Jabar dan Kemendagri

Bagikan:

H Apuk Idris

CIKARANG – Forum Silahtuhrami Alim Ulama dan Tokoh Masyarakat (Format) Bekasi Raya sentil Gubernur Jawa Barat dan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) Perihal jabatan Bupati Bekasi di isi PLH pasca Bupati Eka Supria Atmaja tutup usia di Saat Peraturan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Menurut H.Apuk Idris selaku Ketua Format Bekasi Raya mengatakan, kejadian jabatan Bupati Bekasi diisi Plh tersebut dampak dari terlalu banyak campur tangan Gubernur Jawa Barat dan Kemendagri yang terus menerus bermanuver untuk membatalkan hasil Pemilihan Wakil Bupati yang telah di laksanakan oleh DPRD Kabupaten Bekasi.
“Terlalu banyak campur tangan pihak gubernur jawa barat dan kemendagri bermanuver berupaya membatalkan hasil pemilihan Wakil Bupati Bekasi yang di gelar oleh DPRD pada tahun 2020 lalu,” kata H.Apuk Selasa (13/07/2021).
Seandainya, jika pihak Gubernur Jabar dan pihak Kemendagri tidak banyak bermanuver dalam hasil pemilihan Wabup Bekasi pastinya di saat mendiang Eka (Bupati Bekasi) tutup usia langsung di isi oleh wakilnya.
“Kalau sudah seperti ini, yang jadi korban masyarakat Bekasi, contoh, disaat masyarakat butuh bantuan dan perhatian dari Pemkab Bekasi dalam hal pencegahan dan penanggulangan Covid-19, tidak ada yang bisa mengambil kebijakan apalagi PPKM darurat sedang berjalan seperti sekarang ini, maka dari itu sudah bisa di pastikan kondisi masyarakat kian terhimpit baik secara ekonomi maupun ancaman gangguan kesehatan akibat terpapar covid-19,” tegasnya.
Saat ini rumah sakit yang ada sudah tidak bisa menampung pasien yang terpapar covid-19, kalo sudah seperti ini bagaimana penanganan dan penanggulangannya sedangkan Kabupaten Bekasi tidak ada bupatinya,” tegasnya.
Meskipun hari ini kekosongan bupati di isi oleh Plh Sekda yang merangkap menjadi Plh Bupati tetap saja untuk kepentingan masyarakat tidak akan berjalan efektif,” katanya.
“Kami bukan mau menggertak, kita ketahui bersama kita itu sekarang sudah tidak memiliki Bupati dan kalo sampai pihak gubernur jabar dan mendagri masih terus bermanuver tentang hasil pemilihan wakil bupati bekasi dan terus menerus jabatan bupati dibuat seperti ini, kami bersama para tokoh dan masyarakat akan membawa Kabupaten Bekasi keluar dari provinsi jawa barat dan kami akan meminta bergabung dengan DKI Jakarta,” tutupnya