Data BPBD Bekasi Disebut Tidak Valid, Kepala BPBD: Kami Belum Merilis Data Korban Jiwa

Bagikan:

banjir di wilayah Kabupaten Bekasi

CIKARANG – Hujan deras yang mengguyur wilayah Jabodetabek sejak Jumat (19/2/2021) hingga Sabtu (20/2/2021). Akibatnya, sebagian besar wilayah kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terendam banjir dan beberapa tanggul yang jebol yang tidak kuat menahan tingginnya debit air.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi telah merilis Laporan Bencana Banjir yang terupdate sekitar 19 Kecamatan, 62 Desa, 134 Titik Banjir, 1 Tanah Longsor 27,928 Kartu Keluarga pada Minggu (21/2/2021).
Namun, sangat disayangkan dari hasil Laporan tersebut jumlah korban jiwa luput dari pendataan Pusdalops-PB Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Padahal banyak media masa yang sudah mengabarkan telah menelan korban jiwa peristiwa banjir di Kabupaten Bekasi.
Selanjutnya Jaelani Nurseha Koordinator bidang sosisal Mahamuda memaparkan pada hari Sabtu (20/2/2021) warga kampung pacing desa Kedung Waringin telah meninggal dunia akibat tersetrum aliran listrik yang ada di dalam rumah.
Selain itu, ada juga yang terbawa arus pada saat Perahu evakuasi korban banjir di kampung Bengek Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang utara, Kabupaten Bekasi, mengalami insiden terbalik akibat terseret derasnya air, dua orang yang terdiri dari seorang Ibu bersama anaknya usia 4 tahun hilang terseret arus banjir, Korban berinisial “H” (25) serta putranya “M” (4) namun pada hari Minggu (21/02/2021) “M” ditemukan dalam kondisi meninggal di sekitar SDN Simpangan 06, dan “H” ibunya, infonya belum diketemukan sampai dengan saat ini.
“Hasil laporan yang dibuat oleh BPBD itu pembohong publik, orang jelas-jelas itu ada korbannya malah di bilang nihil didalam laporannya” tegas Jaelani.
Jaelani menambahkan, penyelenggara Penanggulangan Bencana itu tugasnya BPBD. Kegiatannya diantaranya adalah mencari, menolong dan menyelamatkan, serta memberikan santunan dan/atau bantuan kepada korban bencana tanpa perlakuan diskriminasi. Itu jelas ada regulasi dan aturan hukumnya.
“Lah ini bagaimana ya, bagaimana bisa mencari, menolong, atau menyelamatkan korban banjir, sedangkan untuk data yang dilaporkan saja tidak valid. Padahal sudah jadi pemberitaan nasional dan daerah, ada korban jiwa pada banjir di Kabupaten Bekasi kali ini,” katanya.
BPBD tidak boleh melaporkan data sembarangan dan melakukan pembohongan publik, adanya “korban jiwa” dalam sebuah kejadian bencana, adalah salah satu indikator penetapan status keadaan darurat sebuah bencana di suatu wilayah.
Kepala BPBD Kabupaten Bekasi, Hendri Lincon yang dihubungi melalui ponselnya menjelaskan sampai dengan saat ini BPBD belum mengelurkan rilis korban jiwa terdampak banjir Jumat dan Sabtu pekan lalu.
“Kami belum merilis data korban jiwa terdampak banjir. Kemarin musibah perahu karet terbalik yang korban jiwanya ibu dan anak, anggota kami meluncur ke TKP tapi sudah dalam pencarian. Nanti akan kami rilis korban jiwa terdampak banjir,” katanya.(*)