Diduga Langgar Aturan Kampanye, Empat Caleg Diperiksa Bawaslu Kota Bekasi

Bagikan:

M Iqbal Alam Islami (kiri)

BEKASI TIMUR – Empat Calon Legislatif DPRD Kota Bekasi datang memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi, Jalan Mayor Hasibuan, Bekasi Timur, kamis (29/11/2018). Mereka dipanggil Diduga melanggar aturan kampanye yakni kampanye diluar jadwal.
Murfati Lidianto Caleg Partai Gerindra, Komarudin dan Maryadi Caleg Partai Golkar serta Anim Imamuddin Caleg Partai PDI perjuangan di periksa terkait kampanye diluar jadwal berupa pemasangan Iklan di media cetak.
Komisioner Bawaslu Kota Bekasi Divisi Hukum dan Data Informasi, M Iqbal Alam Islami menjelaskan pemanggilan kepada Empat caleg DPRD Kota Bekasi karena temuan pemasangan iklan di media massa yaitu media cetak
“Hari ini kita memanggil beberapa orang Caleg DPRD Kota Bekasi untuk mengklarifikasi terkait pemasangan iklan di media massa,” ujar Iqbal
Ia menjelaskan, sekitar pukul 10.00 hingga 14.00 pihaknya telah memanggil Anim Immanudin dari Partai PDIP, Caleg dari Partai Gerindra, Murfati Lidyanto, dan dua Caleg dari Partai Golkar atas nama Komarudin dan H. Maryadi
Dalam klarifikasi tersebut, Bawaslu Kota Bekasi menggali informasi kepada para caleg yang dipanggil terkait aturan pemasangan iklan di media massa. Diakui Iqbal, dalam wawancara itu memang ada caleg mengetahui aturan dan ada tidak terkait adwal kampanye di media massa mulai tanggal 24 Maret 2019.
“Dua caleg mengaku mengetahui aturan, dua lagi tidak ketahui aturan jadwal kampanye di media massa,” ujarnya.
Pemanggilan tersebut, kata Iqbal, berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 275 ayat 1 huruf F, dan 276 ayat 2, bahwa kampanye pemilu sebagimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) huruf f dan g, pemasangan iklan kampanye di media massa dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang.
“Berarti pemasangannya hanya diperbolehkan memasang iklan dan advertorial kampanye pada 24 Maret sampai 13 April 2019,” katanya.
Lanjut Iqbal, Bawaslu mempunyai waktu selama 14 hari untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan kepada sejumlah caleg apakah masuk dalam kategori pelanggaran pemilu atau tidak.
“Kita punya waktu 14 hari untuk memutuskan apakah termasuk pelanggaran pemilu atau tidak,” pungkasnya.
Usai diperiksa, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi, Anim Imamuddin kepada media mengatakan, iklan yang terpasang salah satu media cetak bukan mengkampanyekan diri sebagai caleg, tetapi kapasitas sebagai Ketua PDI Perjuangan Kota Bekasi. Isi iklan pun mensosialisasikan program-program Pemerintah.
“Hanya sosialisasikan program Pemerintah Pusat dan visi misi kota Bekasi,” jelasnya
Dirinya mengaku dalam pemeriksaan oleh Bawaslu di cecar 17 pertanyaan, pertanyaan sendiri seputar iklan yang terpasang dimedia cetak.
“Ada 17 pertanyaan yang dilontarkan Bawaslu, pertanyaannya seputar pemasangan iklan di media cetak,” ucapnya. (RON)