Sidang Perempuan Hamil Dibui, Tim Pengacara Yakini Kasus FT Bukan Persoalan Pidana

Bagikan:

Ibu kandung dari FT, tak kuasa menahan kesedihan usai melihat anaknya yang hamil 7 bulan menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Kota Bekasi, rabu (29/8/2018)

BEKASI SELATAN – Sidang penipuan pembelian baju batik yang dituduhkan kepada seorang ibu hamil 7 bulan berinisial FT (22) di gelar di Pengadilan Negeri Kota Bekasi, jalan Veteran, rabu (29/8/2018).
Sidang kali ini majelis hakim menghadirkan saksi DW yang juga pelapor untuk dimintai keterangannya.
Dalam persidangan, DW mengaku merasa tertipu oleh terdakwa FT karena uang pembelian baju batik sebanyak 10 senilai 2,5 juta sudah ditransfer. namun, barang (baju batik-red) yang dipesan tidak dikirim oleh terdakwa.
“Saya lakukan ini untuk memberikan efek jera, agar terdakwa tidak melakukan lagi kepada orang lain. Soalnya korbannya bukan hanya saya, banyak korban lain sebelumnya juga tertipu oleh ulah FT,” kata DW dihadapan Majelis Hakim.
Usai sidang kericuhan sempat terjadi, saat Tim LBH APIK diluar ruang sidang dan hendak membawa koin untuk FT yang diangkut dengan 2 box plastik hendak akan diserahkan kepada DW merasa di halang-halangi oleh sejumlah orang.
“Minggir-minggir, jangan senggol-senggol dong, kami mau lewat,” teriak salah seorang wanita dari Tim LBH APIK
Tim kuasa hukum dari LBH Apik Jakarta, menyampaikan bahwa kasus ini berawal ketika FT yang merupakan perempuanm single parent beranak satu itu berjualan baju batik menggunakan media social Facebook.
FT mempromosikan garage sales untuk baju-baju batiknya, lalu menerima pesanan dari DW yang merupakan istri seorang Jendral TNI berbintang satu menurut penelusuran Tim LBH APIK.
DW memesan 10 baju batik dari FT senilai total Rp 2,5 juta. Namun, sampai pada tenggat waktu untuk pengiriman baju batik, ternyata FT tidak sanggup memenuhi pesanan dan bersedia mengembalikan dana pemesanan.
DW mengultimatum FT untuk mengembalikan uangnya sebesar Rp 2,5 juta dalam waktu 1 jam setelah pembatalan tersebut. Walau keluarga FT bersedia mengembalikan uang itu, DW melaporkan FT dengan tuduhan melakukan Penipuan dan Penggelapan.
Sementara, Tim Pengacara FT, Romi Leo usai persidangan mengatakan, dari awal sebenarnya kita memandang kasus ini tidak perlu sampai ke pengadilan dengan nilai nominal seperti itu.
Dikatakan, 2,5 juta rupiah berdasarkan PERMA Mahkamah Agung seharusnya bisa dilakukan pendekatan multi pump remedium, pidana itu penyelesain terakhir. Artinya bisa didahulukan dengan adanya mediasi ditingkat kepolisian.
Seharusnya, kata dia, masalah tersebut tidak perlu harus sampai ke pengadilan bila perkaranya seperti ini, apalagi terdakwa sendiri bersedia mengembalikan kerugian.
Menurutnya, sejauh ini tim pengacara FT melihat persoalan ini adalah keterlambatan dalam penyelesaian jual beli barang yang dibeli oleh DW.
“Kami melihat dan menyakini persoalaan ini bukan persoalaan pidana,” ujarnya. (RON)